Berita
Partai Buruh Ajukan Ambang Batas Parlemen 1%, Tolak Usulan 5%
Partai Buruh menolak ambang batas parlemen 5% dan mengusulkan 1% demi mencegah terbuangnya suara rakyat, mengacu pada putusan MK.
Mahkamah Konstitusi
Halaman 3
-
BeritaPKS Nilai Ambang Batas Parlemen 5% Wajar, Usulkan Dua Mekanisme Tampung Suara Terbuang
PKS menilai ambang batas parlemen 5% masuk akal. Mardani Ali Sera mengusulkan dua mekanisme untuk menampung suara terbuang.
BeritaPAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen di Atas 4%, Nilai Berpotensi Langgar Putusan MK
PAN menyatakan keberatan terhadap rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) melebihi 4%, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.
BeritaPKB Setuju Ambang Batas Parlemen 5%, Fokus Jaga Proporsionalitas Suara Rakyat
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak mempermasalahkan usulan ambang batas parlemen 5%, namun menekankan pentingnya menjaga proporsionalitas keterwakilan politik masyarakat dan meminimalkan suara terbuang.
BeritaMK Perintahkan Redesign Bakamla, Kepala Badan: Siap Laksanakan
Mahkamah Konstitusi (MK) perintahkan tugas dan fungsi Bakamla didesain ulang. Kepala Bakamla Laksdya Irvansyah menyatakan siap mematuhi putusan tersebut.
BeritaParlementary Threshold 5%: DPR Jadikan Kesepakatan Parpol Acuan RUU Pemilu
Ketua Komisi II DPR RI menyatakan kesepakatan ketua umum partai politik mengenai parliamentary threshold 5% akan menjadi acuan utama pembahasan RUU Pemilu.
BeritaGugatan Pasien Cuci Darah Agar BPJS Gratis Kandas di Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi menolak gugatan pasien cuci darah yang meminta iuran BPJS Kesehatan digratiskan. Alasan utamanya adalah ketidakjelasan dokumen gugatan.
BeritaPDIP Nilai Ambang Batas Parlemen 5% Efektif, Perlu Pertimbangkan Suara Rakyat
PDIP menilai ambang batas parlemen 5% ideal untuk menyederhanakan partai politik dan mengefektifkan pemerintahan, namun tetap harus mengakomodir suara semua rakyat.
BeritaMK Perintahkan Desain Ulang Tugas Bakamla, UU Kelautan Dikabulkan Sebagian
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan UU Kelautan dan memerintahkan penataan ulang tugas serta fungsi Bakamla dalam dua tahun.
BeritaKompensasi Rp 475 Juta Diserahkan ke 4 Korban Terorisme dalam Peringatan Internasional
BNPT dan LPSK memberikan kompensasi Rp 475 juta kepada 4 korban terorisme, termasuk dari kasus Bom Kedubes Australia dan Bom Buku Utan Kayu.