Berita
KPU Minta MK Tolak Gugatan Syarat Pencalonan Gibran
KPU meminta Mahkamah Konstitusi menolak gugatan terkait syarat pencalonan Gibran Rakabuming Raka, menyatakan dokumen telah diverifikasi dan memenuhi syarat.
Mahkamah Konstitusi
Halaman 2
-
BeritaDemokrat Nilai Batasan Capres Berdasar Dukungan Fraksi Ideal untuk Pilpres
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron menilai usulan presidential threshold minimal didukung dua fraksi ideal untuk membatasi jumlah kandidat capres agar tidak terlalu banyak.
BeritaGolkar Dukung Syarat Capres Minimal Didukung Dua Fraksi, Asal Patuhi Putusan MK
Partai Golkar merespons usulan presidential threshold baru, mendukung syarat minimal dua fraksi untuk capres-cawapres asalkan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
BeritaDPR Targetkan RUU Ketenagakerjaan Rampung Oktober 2026, Ini Cakupannya
DPR RI menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung Oktober 2026. Rancangan UU ini mencakup tenaga kerja sektor informal hingga digital.
BeritaAria Bima Usulkan Batas Atas Presidential Threshold 20-30% untuk Pilpres
Aria Bima mengusulkan presidential threshold memiliki batas atas 20-30% untuk membuka peluang lebih banyak pasangan calon dalam Pemilihan Presiden.
BeritaHakim MK Minta KPU Ungkap Proses Revisi PKPU Terkait Syarat Ijazah Gibran
Mahkamah Konstitusi meminta KPU dan Bawaslu memberikan bukti dan penjelasan terkait revisi Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 mengenai syarat ijazah calon presiden dan…
BeritaGugatan Ijazah Gibran di MK, KPU Siap Berikan Jawaban
Mantan Wamenkumham ajukan gugatan PHPU Pilpres 2024 terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka ke MK. KPU menyatakan siap memberikan jawaban dalam sidang selanjutnya.
BeritaPDIP Tak Keberatan Wacana Presidential Threshold Minimal 2 Fraksi
PDIP menyikapi wacana presidential threshold minimal didukung dua fraksi DPR, menilai hal tersebut tidak masalah bagi sistem presidensial Indonesia.
BeritaAmbang Batas Parlemen 5 Persen Diusulkan untuk Sederhanakan Partai Politik
Bambang Soesatyo menilai kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% dalam revisi UU Pemilu dapat menyederhanakan sistem kepartaian dan memperkuat efektivitas parlemen.
BeritaZulhas: PAN Ikut Ambang Batas Parlemen Jika Ada Kesepakatan Bersama
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menyatakan partainya akan mengikuti keputusan mengenai ambang batas parlemen jika ada kesepakatan bersama, mengutamakan musyawarah mufakat.