Gerakan Rakyat Kritik Wacana Presidential Threshold Dua Fraksi: “Akal-akalan”
Gerakan Rakyat mengkritik wacana syarat capres didukung minimal dua fraksi DPR, menyebutnya sebagai "akal-akalan" dan pembangkangan konstitusi.
Gerakan Rakyat mengkritik wacana syarat capres didukung minimal dua fraksi DPR, menyebutnya sebagai "akal-akalan" dan pembangkangan konstitusi.
DPR menyoroti wacana pendidikan gratis dari TK hingga PTN dan putusan MK soal SD-SMP gratis. Anggota Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menekankan…
PAN menanggapi usulan Partai Golkar agar Pileg digelar lebih dulu sebelum Pilpres. Partai berlambang matahari ini menekankan pentingnya kajian konstitusional dan efisiensi biaya.
Presiden Jokowi menanggapi gugatan syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di MK. Ia memaparkan riwayat pendidikan Gibran dan meminta menunggu proses hukum.
PAN menyatakan sikap terbuka terhadap opsi Pemilihan Legislatif (Pileg) digelar lebih dulu sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres), namun menekankan pentingnya kajian konstitusional dan efisiensi biaya.
DPR menargetkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan rampung Oktober. Perbedaan pandangan antara buruh dan pengusaha sedang dimediasi untuk mencapai titik temu.
Hakim MK Arsul Sani, Saldi Isra, dan Enny Nurbaningsih memberikan catatan dan pertanyaan mendalam kepada KPU dan Bawaslu terkait verifikasi syarat pendidikan Gibran Rakabuming…
Perkumpulan Militan Gibran 08 Nusantara mengajukan diri sebagai pihak terkait dalam gugatan PHPU di MK, menegaskan isu syarat pendidikan Gibran bukan kewenangan hakim konstitusi.
Hakim konstitusi Saldi Isra melayangkan teguran kepada tim Denny Indrayana karena tertawa saat sidang gugatan Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi.
KPU menilai gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran Rakabuming Raka di Mahkamah Konstitusi telah melewati batas waktu.