Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan atau Zulhas menanggapi usulan kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) menjadi 5%. Ia menegaskan bahwa PAN mengutamakan prinsip musyawarah mufakat dalam menentukan kebijakan tersebut, terutama dalam konteks koalisi partai politik.
“Kita ini kan koalisi ya, dengan teman-teman Gerindra dan lain-lain. Yang penting musyawarah mufakat,” ujar Zulhas usai perayaan HUT ke-28 PAN di JCC, Jakarta, Jumat (18/9/2026).
Zulhas menjelaskan bahwa PAN menganut prinsip kekeluargaan dan gotong royong. Oleh karena itu, PAN siap mengikuti keputusan yang telah disepakati bersama oleh seluruh partai koalisi, termasuk mengenai besaran ambang batas parlemen.
“Kami apa saja kalau disepakati, kami ikut. Termasuk soal PT, kami ikut. Tapi harus ada kesepakatan bersama. Itu aja. Itu yang paling penting ya,” tuturnya. Ia menambahkan, “Ya, asal kesepakatan bulat, kami oke. Kami setuju.”
Sebelumnya, PAN sempat menyatakan keberatan jika ambang batas parlemen dinaikkan lebih dari 4% atau menjadi 5%. Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyatakan bahwa sikap PAN bukan karena kekhawatiran tidak lolos ke parlemen, mengingat PAN selalu berhasil mendapatkan kursi di Senayan sejak Pemilu 1999 hingga 2024.
Viva Yoga menjelaskan bahwa kenaikan PT melebihi 4% berpotensi bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 116/PUU-XXI/2023 tentang ambang batas parlemen.
Sementara itu, Partai Gerindra menyatakan kesepakatannya terkait usulan ambang batas parlemen sebesar 5%. Hal ini diungkapkan oleh Sekjen Partai Gerindra Sugiono setelah pertemuan para ketua umum partai politik koalisi pemerintah yang membahas revisi Undang-Undang Pemilu.
Sugiono membenarkan adanya pertemuan para ketua umum parpol koalisi pemerintah belum lama ini. Dalam pertemuan tersebut, dibahas berbagai hal terkait undang-undang pemilu, termasuk ambang batas parlemen. “Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” ungkapnya kepada wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).