Partai Amanat Nasional (PAN) menanggapi usulan agar Pemilihan Legislatif (Pileg) dilaksanakan terlebih dahulu sebelum Pemilihan Presiden (Pilpres), yang diajukan oleh Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia. PAN menyatakan bahwa desain baru untuk Pemilu 2029 ini perlu dikaji secara menyeluruh dan utuh, bukan secara parsial.
Wakil Ketua Umum PAN, Viva Yoga Mauladi, menegaskan bahwa setiap usulan perubahan desain pemilu harus mematuhi konstitusi dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK). “PAN berprinsip bahwa desain Pemilu 2029 harus taat konstitusi, mengikuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), dan menjaga kualitas sistem presidensial,” ujar Viva Yoga.
Ia menambahkan bahwa desain pemilu harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk kepentingan pemilih, beban penyelenggara, biaya pemilu, kualitas kampanye, efektivitas pemerintahan presidensial, dan kemudahan masyarakat dalam menggunakan hak pilih. Usulan pemisahan pileg dan pilpres dinilai sebagai pilihan desain baru yang perlu dikaji kembali oleh DPR dan pemerintah.
Viva Yoga menjelaskan bahwa usulan ini berbeda dengan Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029. Meskipun memahami alasan di balik usulan agar hasil pileg menjadi ‘tiket politik’ untuk pilpres, PAN menilai hal tersebut masih memerlukan kajian lebih lanjut.
Lebih lanjut, Viva menyoroti putusan MK yang telah menghapus ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). Perubahan desain pemilu harus dipastikan tidak menciptakan persoalan konstitusional baru. “PAN berpedoman bahwa jangan sampai kita menyelesaikan satu persoalan konstitusional, tetapi kemudian menciptakan persoalan konstitusional yang baru,” ungkapnya.
Oleh karena itu, PAN bersikap terbuka terhadap berbagai opsi, termasuk gagasan pileg lebih dahulu, asalkan desain akhirnya konstitusional, rasional, sederhana, tidak diskriminatif, dan mampu menghasilkan sistem demokrasi yang lebih baik. “Jadi, posisi PAN terbuka terhadap berbagai opsi, termasuk gagasan pileg lebih dahulu, sepanjang desain akhirnya konstitusional, rasional, sederhana, tidak diskriminatif terhadap partai peserta pemilu, dan mampu menghasilkan sistem demokrasi yang lebih baik,” sambung Viva.
Sementara itu, politikus PAN Saleh Partaonan Daulay menyarankan agar wacana pemisahan pileg perlu disimulasikan. Ia menilai bahwa argumen sekadar mencari tiket pilpres belum cukup kuat. “Kalau argumennya hanya untuk sekadar mencari tiket pilpres, saya kira itu belum cukup,” katanya.
Saleh juga menyoroti potensi mahalnya biaya penyelenggaraan jika pemilu-pemilu tersebut dipisah. “Coba saja dicek. Kalau semua dipisah, pasti biayanya mahal. Sementara salah satu alasan mengapa digabung ya untuk efisiensi dan penghematan anggaran,” papar Saleh.
Ia mengapresiasi usulan Golkar namun menekankan pentingnya simulasi untuk melihat untung-rugi dari perubahan desain tersebut. “Kita mengapresiasi usulan Golkar, tetapi usulan itu jangan sampai melupakan hal-hal esensial lain yang juga penting,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ahmad Doli Kurnia mengusulkan agar pileg, pilpres, dan pilkada diselenggarakan secara terpisah, dengan pileg digelar lebih dulu sebagai tiket pencalonan pilpres. Alasan di balik usulan ini adalah agar masyarakat dapat lebih fokus menentukan pilihannya pada setiap jenis pemilihan.