Berita
Polda Kalteng Ungkap 32 Kasus Karhutla, 28 Tersangka Ditetapkan
Polda Kalteng menangani 32 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan hingga 15 September 2026, dengan 28 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Berita Terkini
Halaman 188
-
BeritaBamsoet Dorong MPR Perkuat Peran sebagai Penjaga Konsensus Nasional
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lebih aktif dalam menegakkan konstitusi dan memperkuat posisinya sebagai penjaga konsensus nasional.
BisnisMantan Pejabat Kemenag Akui Terima Miliaran Rupiah untuk Percepatan Haji
Mantan pejabat Kemenag, Agus Syafii, mengakui menerima miliaran rupiah dalam bentuk fee percepatan dari berbagai travel haji. Rincian penerimaan dana diungkap di persidangan.
BeritaWamendagri: APIP Kunci Pencegahan Korupsi di Daerah
Wamendagri Akhmad Wiyagus tekankan penguatan APIP dan integritas sebagai kunci cegah korupsi di pemerintahan daerah. Ini pentingnya BPK, KPK, dan Inspektorat sebagai mitra.
BisnisAndre Rosiade Ajak Warga Bahas Akses Tol Sicincin-Bukittinggi
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menggelar dialog dengan warga Agam terkait rencana pembangunan akses tol Sicincin-Bukittinggi, mendengarkan aspirasi dan menjelaskan komitmen…
BeritaDPR Desak Pelaku Penembakan Sopir di Papua Diproses Hukum
Komisi I DPR RI desak aparat keamanan selidiki tuntas pelaku penembakan sopir travel di Wamena, Papua Pegunungan. Tuduhan intelijen tak jadi alasan.
BisnisAntrean BBM Subsidi Makassar Berkurang, Menteri ESDM Laporkan ke Presiden
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan antrean BBM subsidi di Makassar telah terurai dan melaporkan perkembangannya kepada Presiden Prabowo Subianto.
BeritaDPRD Surabaya Ingatkan Proyek Banjir Tak Ganggu Utilitas PDAM
DPRD Surabaya mendesak Pemkot dan kontraktor perkuat koordinasi proyek banjir agar tak merusak utilitas publik, khususnya pipa PDAM, demi kelancaran pasokan air warga.
BeritaRoy Suryo Tolak Berdamai, Tak Akui Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
Roy Suryo menolak tawaran restorative justice dan tidak mengakui perbuatannya dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo terkait ijazah palsu.
BeritaPAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen di Atas 4%, Nilai Berpotensi Langgar Putusan MK
PAN menyatakan keberatan terhadap rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) melebihi 4%, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.