Surabaya – DPRD Kota Surabaya meminta agar program percepatan pengendalian banjir yang sedang berjalan dapat berjalan tepat sasaran. Pemerintah Kota Surabaya bersama para kontraktor diminta untuk memperkuat koordinasi guna memastikan pengerjaan infrastruktur tidak merusak utilitas publik, terutama jaringan pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, Bahtiyar Rifai, secara khusus menyoroti insiden kebocoran pipa distribusi air bersih PDAM Surya Sembada yang berulang kali terjadi akibat tersenggol alat berat saat pengerjaan drainase.
Bahtiyar menilai bahwa setiap proyek fisik, baik berskala kecil maupun besar, seharusnya dirancang agar tidak mengganggu objek vital dan utilitas publik. Pasalnya, kerusakan pada jaringan air bersih dapat berdampak langsung terhadap aktivitas keseharian warga.
“Tujuan jangka panjang proyek penanganan banjir ini sangat baik dan kami dukung penuh. Namun, jangan sampai proses pembangunannya justru menghantam jaringan pipa PDAM. Dampak krisis air itu langsung dirasakan masyarakat saat itu juga,” kata Bahtiyar dalam keterangannya, Kamis (17/9/2026).
Bahtiyar juga memberikan perhatian khusus pada pengerjaan fisik jalan dan saluran air yang menggunakan anggaran Dana Kelurahan (Dakel). Ia berpendapat bahwa proyek berskala lingkungan ini memerlukan perhatian ekstra karena berpotensi mengenai jaringan pipa yang berada di bawah tanah.
Ia menjelaskan bahwa proyek yang dikerjakan oleh dinas-dinas terkait umumnya telah memiliki perencanaan dan koordinasi teknis yang lebih matang, termasuk koordinasi dengan PDAM sebelum pekerjaan penggalian dimulai.
Namun, proyek di tingkat kelurahan dinilai masih memerlukan penguatan dalam hal pemetaan utilitas bawah tanah. Menurut Bahtiyar, hal ini sangat penting agar alat berat yang digunakan tidak sampai mengenai jaringan pipa air bersih.
Bahtiyar memaparkan bahwa beberapa wilayah sempat mengalami gangguan pasokan air akibat pipa yang bocor karena tersenggol alat berat. Beberapa di antaranya adalah Kelurahan Simomulyo di Kecamatan Sukomanunggal, kawasan Asemrowo, hingga beberapa wilayah di Kecamatan Kenjeran.
“Instalasi yang rusak ini cakupannya luas. Skala kerusakannya bisa memengaruhi pasokan air untuk beberapa RT, RW, bahkan lintas kelurahan. Inilah pentingnya duduk bersama dengan PDAM sejak awal perencanaan untuk memetakan titik mana saja yang aman sebelum alat berat diturunkan,” ungkapnya.
Bahtiyar meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk membangun koordinasi teknis yang kuat antara kontraktor, kecamatan, kelurahan, dan PDAM Surya Sembada. Ia menekankan bahwa pemetaan jaringan utilitas bawah tanah harus menjadi bagian integral dari perencanaan sebelum pekerjaan dimulai.
Lebih lanjut, Bahtiyar mendorong agar peta digital jaringan utilitas dapat disediakan dan digunakan oleh para pekerja lapangan sebagai acuan sebelum melakukan aktivitas penggalian.
Ia menilai langkah tersebut sangat krusial mengingat Pemkot Surabaya tengah berupaya mempercepat program penanganan banjir menjelang musim penghujan. Bahtiyar berharap pengerjaan proyek tidak justru menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
“Harapan kami, program penanganan banjir ini berjalan beriringan dengan perencanaan yang matang. Selain meminimalkan kemacetan lalu lintas akibat penumpukan material galian, jangan sampai ada lagi gangguan pada pasokan air bersih yang merupakan kebutuhan primer warga Surabaya,” pungkasnya.