Kabupaten Agam – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, menggelar sosialisasi langsung kepada warga mengenai rencana pembangunan akses exit tol Sicincin-Bukittinggi. Dialog yang juga dihadiri perwakilan pemerintah pusat, PT Hutama Karya, Pemprov Sumatera Barat, Pemkab Agam, serta unsur masyarakat ini berfokus pada trase dari Pasar Amor ke Simpang Taluak.
Sosialisasi dilaksanakan di Kantor Wali Nagari Sariak, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, pada Kamis (17/9/2026). Acara ini menjadi wadah untuk menjelaskan rencana pembangunan infrastruktur tersebut sekaligus menyerap aspirasi masyarakat terkait trase dan potensi dampaknya.
Kegiatan ini dihadiri sejumlah tokoh penting, antara lain Direktur Utama PT Hutama Karya Koentjoro, Wakil Bupati Agam M Iqbal, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar Ahdiyarsyah, perwakilan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sumbar Siska, Camat Sungai Pua Syahrul Hamidi, Camat Banuhampu Susi Karmila, para wali nagari, Kerapatan Adat Nagari (KAN), ninik mamak, alim ulama, cadiak pandai, bundo kanduang, serta tokoh masyarakat lainnya.
Andre Rosiade menekankan pentingnya sosialisasi ini agar rencana pembangunan tidak hanya dipahami dari sisi teknis oleh pemerintah, tetapi juga dibicarakan secara terbuka dengan masyarakat yang terdampak langsung. “Tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang ada, kita ingin kampung ini maju,” ujar Andre, yang juga menjabat sebagai Ketua Umum DPP Ikatan Keluarga Minang (IKM).
Ia menambahkan bahwa pemerintah pusat memiliki komitmen kuat terhadap pembangunan Sumatera Barat. Anggaran untuk rehabilitasi, rekonstruksi pascabencana, dan pembangunan infrastruktur di Sumbar hingga tahun 2028 diperkirakan mencapai sekitar Rp 19 triliun, mencakup pembangunan jalan, jembatan, irigasi, dan penyediaan air bersih. Andre menilai dukungan ini harus dimanfaatkan untuk mempercepat konektivitas di Sumatera Barat.
Wakil Bupati Agam M Iqbal menyambut baik kedatangan Andre dan rombongan. Ia mengapresiasi pertemuan tersebut yang memberikan informasi langsung kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan bypass yang berkaitan dengan konektivitas Tol Sicincin-Bukittinggi. Iqbal juga berterima kasih atas perhatian Andre terhadap pembangunan di Agam, termasuk upaya mendorong penanganan jalan Malalak.
“Ini merupakan kecamatan yang mayoritas masyarakatnya berprofesi sebagai petani. Di sini banyak sayur-sayuran segar, tomat, cabai dan sebagainya,” ujar Iqbal, berharap pembangunan konektivitas ini dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan perekonomian daerah.
Direktur Utama PT Hutama Karya, Koentjoro, menjelaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan dan mengerjakan ruas Tol Padang-Sicincin sepanjang 36 kilometer sejak tahun 2018. Atas dorongan Andre, Hutama Karya kemudian menyiapkan data dan kajian untuk melanjutkan konektivitas dari Sicincin menuju Bukittinggi, khususnya ruas Padang Panjang-Bukittinggi.
Koentjoro memaparkan, Tol Pekanbaru-Padang Seksi Bukittinggi-Sicincin memiliki panjang sekitar 39,6 kilometer, dengan akses tol menuju Bukittinggi sekitar 5,7 kilometer. Ruas ini dirancang untuk kecepatan 80 kilometer per jam dengan konfigurasi dua lajur dua arah. Trase rencana tersebut akan melintasi Kabupaten Padang Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, dan Kabupaten Agam, serta dilengkapi Interchange Padang Panjang serta on-off ramp di kawasan Pasar Amor.
Menanggapi aspirasi warga, Ketua KAN Batu Palano, Editiawarman, menyatakan masyarakat pada prinsipnya tidak menolak pembangunan jalan akses tol. Namun, ia menekankan pentingnya memperhatikan tanah ulayat, lahan pertanian, dan potensi dampak sosial. Ia meminta sosialisasi dilakukan hingga ke tingkat nagari agar masyarakat menerima informasi yang sama dan memahami dampak pembangunan secara menyeluruh.
“Secara umum kami di Nagari, Kecamatan Sungai Pua, tidak pernah menolak pembangunan jalan tol. Hanya saja, kalau jalan tol itu membelah kampung dan nagari, tentu akan menimbulkan persoalan,” ujar Editiawarman.
Wali Nagari Sariak, Ismet Dianto, menyampaikan adanya persoalan mengenai trase yang menurutnya beberapa kali mengalami perubahan. Ia meminta kepastian trase agar pemerintah nagari dapat memberikan penjelasan yang jelas kepada masyarakat. “Kalau bisa trase ini jangan ke padat penduduk. Kami tidak menolak, tetapi kami meminta kepastian trase,” katanya.
Menanggapi hal ini, Kepala Dinas Perkimtan Sumbar, Ahdiyarsyah, menjelaskan bahwa tahapan yang berlangsung saat ini adalah sosialisasi dan pendataan awal. Ia memastikan masukan dan keberatan masyarakat akan menjadi bagian dari proses pembahasan di lapangan. “Nanti pada saat sosialisasi pendataan awal, keberatan itu akan kita terima. Ini yang akan kita sepakati bersama di lapangan,” ujar Ahdiyarsyah.
Ia menambahkan, perbedaan trase yang muncul mungkin berkaitan dengan standar teknis jalan yang digunakan dalam perencanaan sebelumnya. Oleh karena itu, pendataan dan verifikasi lapangan bersama diperlukan agar trase yang ditetapkan sesuai dengan kondisi aktual. Andre Rosiade menegaskan bahwa seluruh masukan akan menjadi bagian penting dalam proses selanjutnya. “Mari kita diskusi, berdialog, sampaikan apa yang dirasakan. Kita cari solusi terbaik untuk bagaimana kampung kita bisa maju. Soal trase yang berubah itu, mungkin baiknya dikembalikan kepada trase Bypass awal,” tutupnya.