Pemerintah mengumumkan rencana pembukaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk formasi guru pada tahun 2027. Seleksi ini dipastikan dapat diikuti oleh lulusan baru atau fresh graduate.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Nunuk Suryani, menjelaskan bahwa akan ada mekanisme seleksi khusus untuk pengadaan guru ASN. Kepemilikan sertifikat pendidik akan menjadi faktor penentu bobot penilaian dalam seleksi ini.
Guru yang sudah memiliki sertifikat pendidik melalui Pendidikan Profesi Guru (PPG) akan diprioritaskan. Kelompok ini tidak perlu mengikuti kembali program PPG jika berhasil lolos seleksi CPNS.
“Meskipun nanti seleksi CPNS itu boleh fresh graduate, tetapi bagi yang PPG Calon Guru itu menjadi prioritas karena dia tidak perlu lagi pendidikan profesi nanti. Karena begitu dia masuk nanti ada latihan dasar (latsar), pendidikan profesi guru, mereka harus lulus di situ. Bagi teman-teman yang sudah pendidikan calon guru, mereka bebas,” ujar Nunuk dalam acara live Instagram NgoPi: Ada Apa dengan Penataan Guru ASN di 2027, Rabu (21/10/2026).
Batasan Usia dan Bentuk Tes Masih Dirumuskan
Terkait batasan usia, Nunuk menyampaikan bahwa pihaknya masih terus melakukan pembahasan dan perumusan agar seleksi ini dapat diikuti oleh sebanyak mungkin guru. Bentuk tes yang akan digunakan juga masih dalam tahap penyusunan.
“Jadi kita pembahasan untuk koordinasi tes atau apakah ada tesnya itu apakah ada umur yang diafirmasi atau tidak, itu terus kita bahas tapi yang pasti ada tes. Tapi tesnya seperti apa itu yang nanti akan dirumuskan gitu ya. Tapi ya pasti ada tes karena itu amanah undang-undang gitu,” jelasnya.
Guru Honorer Berpeluang Lolos CPNS
Seleksi CPNS lingkungan Kemendikdasmen tahun depan terbuka bagi guru non-ASN atau guru honorer. Namun, tidak semua guru non-ASN diyakini dapat memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi CPNS.
Oleh karena itu, Nunuk dan jajarannya tengah mengusulkan dua skema pengadaan, yaitu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan PNS.
“Ada formasi di tahun 2027 itu pasti. Hanya jumlahnya apakah bisa mengakomodasi semua honorer, itu belum tentu. Karena untuk formasi 2027 itu semua untuk CPNS. Yang untuk CPNS itu ada mekanisme seleksi yang pasti. Jika teman-teman guru itu bisa mengerjakan dengan baik dan memiliki sertifikat pendidik, itu kan kunci,” terang Nunuk.
“Kami juga punya data, tidak semua guru non-ASN itu bisa memenuhi syarat untuk ikut seleksi PNS. Tapi apakah nanti ada dua skema, misalnya PPPK dan PNS, sedang kami usulkan,” tambahnya.
Nasib Guru yang Tidak Lolos CPNS
Bagi guru yang belum berhasil lolos seleksi CPNS, mereka tetap memiliki kesempatan untuk mengajar sebagai PPPK. Perpanjangan kontrak mereka akan sangat bergantung pada kinerja.
“Jika mereka tidak berhasil pun itu mereka akan tetap tidak kehilangan status PPPK-nya dan mereka berkontrak dengan Pak Menteri. Jadi tidak usah khawatir ‘nanti kalau tidak lolos kami di-stop kontraknya’ tidak ada, karena kalau dengan Kemendikdasmen itu yang paling penting adalah kinerjanya baik, dan jangan sampai kinerja buruk karena mentang-mentang tidak diamati sehingga itu yang akan menyebabkan tidak diperpanjang kontraknya,” urai Nunuk.
Prioritas Formasi Berdasarkan Kebutuhan Daerah dan Mapel
Nunuk juga mengungkapkan bahwa akan ada prioritas dalam penentuan formasi CPNS guru, salah satunya berdasarkan kebutuhan daerah. Daerah yang memiliki kebutuhan guru paling tinggi, seperti Jawa Barat, akan diprioritaskan mendapatkan alokasi formasi terbanyak.
“Nah terkait dengan seleksi, formasi seleksi 2027, itu akan disesuaikan dengan, yang pertama karena tidak bisa satu kali tarikan seleksi di tahun 2027, maka akan beberapa prioritisasi,” ucap Nunuk.
“Jadi tidak pukul rata se-Indonesia, ‘sekian, persentase sekian’; tapi berdasarkan mempertimbangkan kebutuhan masing-masing daerah. Jadi kalau daerah itu kebutuhannya banyak, dia yang akan diberi formasi paling banyak,” terangnya.
Selain itu, prioritas juga akan diberikan berdasarkan kebutuhan mata pelajaran (mapel) tertentu di daerah bersangkutan. Hal ini bertujuan untuk mengatasi kekurangan guru pada mapel-mapel yang sangat dibutuhkan.
“Jadi nanti tentu akan berdampak kepada teman-teman non-ASN. Misalnya yang sekarang tersedia banyak yang non-ASN itu, ternyata kemarin belum dapat formasi, karena memang belum ada kebutuhan. Itu misalnya Bahasa Inggris, misalnya saja, ternyata di Jawa, di Medan, itu Bahasa Inggris sedang tidak banyak kebutuhan. Maka akan prioritisasi mata pelajaran yang lain,” ungkapnya.
Saat ini, Indonesia masih menghadapi kekurangan sebanyak 464.856 guru. Angka ini mencakup perhitungan guru non-ASN yang berjumlah 178 ribu orang.
Komentar