JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI berencana mengubah kebijakan kenaikan kelas siswa yang selama ini bersifat otomatis. Mekanisme baru ini ditargetkan rampung dan siap diterapkan pada tahun 2027.
Menurut pakar pendidikan, Bukik Setiawan, kebijakan ini menuntut guru untuk lebih cermat dalam mengenali kemampuan awal murid, memantau perkembangan belajar mereka, serta mampu menyesuaikan metode pembelajaran ketika siswa menghadapi kesulitan. Guru juga diyakini memerlukan peningkatan keterampilan mengajar, beragam strategi pembelajaran, dan dukungan penuh dari kepala sekolah.
“Keputusan kenaikan kelas harus disertai tindak lanjut yang jelas. Apabila murid naik kelas, kebutuhan pendampingannya harus diteruskan kepada guru di jenjang berikutnya. Sebaliknya, jika siswa tinggal kelas, sekolah wajib memperbaiki bantuan dan pengalaman belajarnya,” ujar Bukik kepada detikEdu, Selasa (10/10/2026).
Bukik Setiawan merinci berbagai manfaat dan risiko yang mungkin timbul dari penerapan kebijakan ini, baik bagi para pendidik maupun peserta didik.
Manfaat dan Risiko bagi Guru
Penerapan penguatan pada sistem penilaian dan pendampingan siswa diharapkan dapat membantu guru dalam memahami kebutuhan individual anak didiknya. Hal ini juga memungkinkan guru untuk merancang pembelajaran yang lebih tepat sasaran. “Kejelasan proses pengambilan keputusan akan memperkuat dukungan terhadap pertimbangan guru. Manfaatnya sangat bergantung pada ketersediaan dukungan yang memadai untuk menjalankan tugas tersebut,” jelas Bukik.
Namun, terdapat potensi risiko peningkatan beban kerja bagi guru apabila waktu, kemampuan, dan dukungan tenaga pendukung tidak disiapkan secara memadai. Jika kriteria kenaikan kelas tidak dirumuskan dengan jelas, kebijakan ini juga berpotensi menimbulkan tekanan dan konflik antara guru dengan orang tua siswa.
Manfaat dan Risiko bagi Murid
Jika kebijakan ini direalisalisasi, siswa berpeluang mendapatkan intervensi dan bantuan sebelum kesulitan belajar yang mereka hadapi semakin menumpuk. Bukik menekankan bahwa bentuk bantuan tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan spesifik masing-masing siswa. Ia menambahkan bahwa kesulitan dalam beberapa tujuan pembelajaran dapat diatasi melalui pendampingan khusus.
“Dalam kondisi tertentu, memberikan tambahan waktu belajar melalui kebijakan tinggal kelas bisa dipertimbangkan, asalkan disertai dengan rencana pendampingan yang jelas. Manfaatnya akan sangat bergantung pada perbaikan kualitas layanan belajar yang diterima anak,” tutur Bukik.
Di sisi lain, Bukik mengingatkan bahwa keputusan siswa untuk tinggal kelas tanpa pertimbangan dan pendampingan yang memadai dapat menimbulkan stigma negatif, menurunkan rasa percaya diri, menambah beban biaya bagi keluarga, serta meningkatkan kerentanan anak untuk putus sekolah. Kesulitan belajar siswa berisiko tetap berlanjut jika bantuan dan metode pengajaran tidak mengalami perbaikan.
Peran Orang Tua dalam Kebijakan Baru
Apabila rencana ini diwujudkan, orang tua memegang peranan penting untuk memahami perkembangan belajar anak mereka. Komunikasi yang baik dengan guru dan pemahaman mengenai bentuk bantuan yang dapat diberikan di rumah menjadi kunci. Jika terdapat kemungkinan siswa akan tinggal kelas, orang tua disarankan untuk meminta penjelasan rinci mengenai dasar pengambilan keputusan, upaya pendampingan yang telah dilakukan, alternatif solusi yang tersedia, serta rencana pembelajaran selanjutnya.
“Penting untuk menjaga hubungan baik dengan anak. Dengarkan pengalaman mereka, hindari mempermalukan atau langsung melabelinya malas. Kerja sama yang erat antara orang tua dan sekolah akan membantu anak merasa didukung untuk terus belajar,” pungkas Bukik.
Komentar