Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan Tahun 2026, yang mengungkap adanya praktik penyalahgunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Temuan ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana pendidikan masih menghadapi berbagai masalah.
Plh Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Dian Novianthi, menjelaskan bahwa survei yang melibatkan 41.720 responden dari tingkat sekolah dasar hingga menengah ini menganalisis dimensi tata kelola pendidikan. Hasilnya, penyaluran dan pemanfaatan dana BOS dilaporkan tidak sesuai tujuan oleh sekitar 8 persen responden.
Dari persentase tersebut, terungkap rincian penyalahgunaan yang mencakup 16 persen praktik pemerasan, potongan, atau pungutan liar (pungli). Selain itu, 40 persen kasus melibatkan nepotisme, 45 persen terkait penggelembungan biaya penggunaan dana, dan sisanya 41 persen merupakan bentuk penyalahgunaan lainnya.
Orang Tua Masih Beri Hadiah kepada Guru
Selain masalah pada pengelolaan dana, survei KPK juga menyoroti isu profesionalisme tenaga pendidik. Masih terdapat praktik pemberian hadiah dari orang tua siswa kepada guru. Sebanyak 34 persen orang tua siswa dilaporkan masih memberikan hadiah kepada tenaga pendidik pada momen-momen tertentu.
Fasilitas Pendidikan Masih Perlu Perhatian
Dian Novianthi menambahkan bahwa KPK masih menemukan adanya kekurangan fasilitas dan perlengkapan di satuan pendidikan yang belum sepenuhnya mendukung kegiatan belajar mengajar. Hal ini berkaitan dengan kurangnya transparansi dalam proses pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.
“Belum transparan, terjadi misalnya pembelian/pengadaan sarana dan prasarana yang kurang transparan,” ujar Dian. Temuan ini dilaporkan oleh 13 persen responden di jenjang dasar dan menengah, serta 29 persen responden di jenjang pendidikan tinggi.
Komentar