PDIP Nilai Ambang Batas Parlemen 5% Efektif, Perlu Pertimbangkan Suara Rakyat
PDIP menilai ambang batas parlemen 5% ideal untuk menyederhanakan partai politik dan mengefektifkan pemerintahan, namun tetap harus mengakomodir suara semua rakyat.
Halaman 201
PDIP menilai ambang batas parlemen 5% ideal untuk menyederhanakan partai politik dan mengefektifkan pemerintahan, namun tetap harus mengakomodir suara semua rakyat.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengingatkan generasi muda untuk meneladani perjuangan para pendiri bangsa yang telah berkontribusi sejak usia muda.
Pakar Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia (IABI) Dr. Daryono membedah kompleksitas laut Masalembo, lokasi kecelakaan KM Virgo, dan membantah kaitan mistis.
Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan UU Kelautan dan memerintahkan penataan ulang tugas serta fungsi Bakamla dalam dua tahun.
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan pembekuan izin 26 perusahaan terkait kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).
Menteri ATR/BPN Nusron Wahid tidak hadir dalam dua agenda rapat di DPR. Wamen ATR/BPN Ossy Dermawan menyatakan Nusron memiliki jadwal penugasan lain dan dipastikan…
KPK berhasil menyita uang tunai Rp 106,3 miliar dari operasi tangkap tangan terkait kasus suap pengurusan HGB lahan Summarecon di Bogor.
Mendagri Tito Karnavian dukung forum pertemuan berkala dengan negara tetangga untuk perkuat kerja sama perbatasan, kembangkan ekonomi, dan selesaikan masalah bersama.
Seorang warga negara China bernama Wei Shang, yang berprofesi sebagai pelatih diving, ditangkap di Raja Ampat karena diduga memburu dan menyantap penyu.
Partai politik koalisi pemerintah bertemu membahas Rancangan Undang-Undang Pemilu, termasuk ambang batas parlemen. PDIP menegaskan UU Pemilu adalah milik publik.