Menteri Dalam Negeri RI, Muhammad Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan forum pertemuan rutin dengan negara-negara tetangga. Tujuannya adalah untuk memperkuat kerja sama di kawasan perbatasan, mengembangkan potensi ekonomi, serta mencari solusi bersama atas berbagai persoalan yang ada.
Dukungan ini disampaikan Tito saat menghadiri acara Indonesia Border Partnership Coffee Morning. Pertemuan tersebut dihadiri oleh para duta besar dan delegasi dari negara-negara yang memiliki wilayah perbatasan dengan Indonesia, meliputi Malaysia, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia. Acara berlangsung di Kantor BNPP, Jakarta.
Dengan tema ‘Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity’, pertemuan ini juga dimanfaatkan BNPP untuk memperkenalkan peran dan mandatnya dalam pengelolaan perbatasan. “Poin yang paling penting dari pertemuan kita hari ini adalah memperkenalkan BNPP, dan juga untuk menginformasikan bahwa jika memiliki masalah perbatasan, silakan datang ke BNPP, karena ini adalah badan yang memiliki mandat dari pemerintah untuk mengatasi masalah perbatasan di Indonesia, dan terutamanya di negara-negara tetangga,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Tito mencontohkan keberhasilan Indonesia dalam menyelesaikan persoalan perbatasan dengan Malaysia dan Timor Leste. Ia menekankan pentingnya niat baik dari masing-masing negara untuk mengatasi masalah melalui dialog dan pendekatan yang konstruktif.
Lebih lanjut, Tito mengapresiasi kawasan Asia Tenggara yang relatif damai tanpa perang antarnegara, menjadikannya sebagai salah satu kawasan teraman di dunia dan bisa menjadi contoh bagi wilayah lain. Kondisi ini membuka banyak peluang kerja sama, terutama melalui inisiatif koridor ekonomi yang menghubungkan wilayah Indonesia dengan negara-negara tetangga.
Indonesia telah membagi strategi pembagian wilayah pembangunan nasional menjadi enam koridor ekonomi: Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali-Nusa Tenggara, dan Papua-Maluku. Pendekatan ini bertujuan mengintegrasikan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh daerah.
“Hubungan ekonomi, perdagangan, hingga keamanan antarwilayah negara yang terlibat dapat memberikan keuntungan bersama. Saya berharap enam koridor dalam inisiatif kami ini bisa diterima oleh negara-negara tetangga demi kemakmuran saling menguntungkan,” ungkap Tito.
Untuk memastikan peluang tersebut terus berkembang, Tito menekankan pentingnya forum yang diselenggarakan secara reguler. Forum ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi pemerintah, perwakilan diplomatik, dan pemangku kepentingan untuk bertukar pengalaman, menjajaki peluang ekonomi, membahas tantangan, serta mengembangkan kerja sama yang lebih konkret.
“Kita memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan, dan saya berharap perjumpaan ini akan berlanjut. Saya akan melakukannya mungkin setiap enam bulan, tapi jika Saudara memiliki masalah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbatasan, silakan hubungi saya, datang ke pejabat saya, atau saya akan datang ke pejabat Saudara, dan kita akan mengatasinya bersama,” pungkas Tito.