JAKARTA – Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dilaporkan bertemu untuk membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Dalam pertemuan tersebut, salah satu poin yang dibahas adalah mengenai ambang batas parlemen.
Meskipun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak termasuk dalam koalisi tersebut, Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP, Komarudin Watubun, menyatakan partainya tidak merasa ditinggalkan. Ia berpendapat bahwa dalam perspektif kebangsaan, dialog antar-elemen bangsa selalu terbuka.
“Kalau bicara dalam perspektif kekeluargaan sebagai sebuah bangsa, ya mestinya kan boleh diajak bicara kan. Kita boleh berbeda tapi tujuan kita harus satu. Untuk Indonesia Raya kan,” ujar Komarudin kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Komarudin menekankan bahwa RUU Pemilu merupakan milik publik dan mengatur seluruh rakyat Indonesia. Ia mengingatkan bahwa setiap undang-undang yang dibahas di DPR pada akhirnya akan menjadi acuan bagi masyarakat luas.
“Ya artinya pertemuan elite koalisi ya wajar-wajar saja kan. Mereka pasti punya strategi juga. Tapi saya kira Undang-Undang ini kan milik publik. Undang-Undang itu mengatur rakyat Republik Indonesia. Kita di sini ini hanya ditugaskan itu. Kita diwakilkan oleh rakyat untuk ya kamu bahas Undang-Undang di situ. Jadi strategi partai atau koalisi boleh-boleh saja, tapi akhirnya pasti dibahas di DPR,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pembahasan RUU Pemilu secara lazimnya dilakukan di Komisi II DPR. Berdasarkan pengalamannya yang pernah menjabat di Komisi II selama dua periode, Komarudin yakin pembahasan RUU Pemilu kali ini juga akan berlangsung di komisi tersebut.
“Yang selama ini lazim terjadi itu namanya undang-undang pemilu itu dibahas di Komisi II. Saya kan dua-dua periode di Komisi II kan. Jadi biasa dibahas di Komisi II. Dan saya kira kali ini juga pasti di sekitar-sekitar itu lah,” tuturnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Sugiono, mengonfirmasi adanya pertemuan para ketua umum parpol koalisi. Ia menyatakan bahwa Gerindra diwakili oleh Dasco sebagai ketua harian dalam pertemuan tersebut.
Sugiono mengungkapkan bahwa dalam pertemuan itu tercapai kesepakatan mengenai ambang batas parlemen, yaitu sebesar 5 persen. “Tapi satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati,” kata Sugiono.