Komisi III DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai prioritas super. Pembahasan akan terus dilanjutkan bahkan saat masa reses.
Mendagri Tito Karnavian menyebut pengesahan 15 UU Kabupaten/Kota di Kalimantan memberikan kepastian hukum bagi regulasi turunan seperti perda.
Rapat paripurna DPR RI mengesahkan RUU Reforma Agraria dengan kehadiran 139 delegasi masyarakat dari berbagai organisasi.
DPR RI mengesahkan 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna.
DPR RI menggelar rapat paripurna ke-6 masa sidang I tahun 2026-2027 pada Selasa, 22 September 2026, mengesahkan RUU Pengaturan Reforma Agraria dan sejumlah rancangan undang-undang lainnya.
Komisi IV DPR RI membentuk Panitia Kerja (Panja) Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) untuk memperkuat fungsi pengawasan, pencegahan, hingga penegakan hukum.
Komisi II DPR dan pemerintah menyepakati 15 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pembentukan kabupaten dan kota untuk dibawa ke rapat paripurna.
PDIP menyikapi wacana presidential threshold minimal didukung dua fraksi DPR, menilai hal tersebut tidak masalah bagi sistem presidensial Indonesia.
Perdebatan sengit terjadi di Baleg DPR terkait nomenklatur badan baru pengatur reforma agraria. Wamen Sesneg minta penundaan untuk konsultasi.
Ahmad Sahroni, Wakil Ketua Komisi III DPR, mendukung usulan Presiden Prabowo untuk menggolongkan pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai terorisme ekologi.