JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengintensifkan koordinasi dengan sejumlah lembaga negara untuk memperkuat sinergi kebijakan ekonomi nasional. Pertemuan yang dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini melibatkan perwakilan dari pemerintah, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Danantara Indonesia.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Kamis (24/9/2026), agenda utama adalah membahas perkembangan ekonomi dan keuangan nasional. Fokus utama adalah pentingnya sinkronisasi kebijakan antarlembaga agar berjalan searah dan saling mendukung.
Dasco menekankan bahwa kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, dan investasi harus selaras, meskipun setiap lembaga tetap memegang mandat dan kewenangannya masing-masing. “Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” jelas Dasco.
Ia menambahkan bahwa komunikasi yang kuat antarlembaga sangat krusial. Dengan saling memahami langkah dan tantangan, kebijakan di setiap sektor dapat berjalan harmonis. “Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tuturnya.
Forum ini juga menjadi sarana pertukaran pandangan mengenai isu-isu ekonomi terkini, pelaksanaan kebijakan strategis, serta hal-hal yang memerlukan koordinasi lintas sektoral. Dasco menegaskan perlunya menjaga efektivitas dan akuntabilitas dalam setiap implementasi kebijakan.
Koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat keselarasan langkah tanpa mengurangi independensi serta tanggung jawab masing-masing institusi. DPR menilai bahwa komunikasi yang terjaga sangat penting agar kebijakan strategis dapat dilaksanakan secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia Destry Damayanti, Chief Operating Officer Danantara Indonesia Dony Oskaria, serta Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi. Pertemuan ini merupakan bagian dari fungsi kelembagaan DPR dalam memperkuat komunikasi dan koordinasi lintas lembaga terkait isu strategis perekonomian nasional.