DPR Pastikan RUU Perampasan Aset Jadi Prioritas Utama, Pembahasan Digas Meski Reses

JAKARTA – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai agenda super prioritas. Pembahasan RUU ini terus digalakkan, bahkan saat masa reses anggota dewan.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, dalam sebuah rapat yang turut dihadiri pakar hukum dan advokat di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (23/9/2026). Rapat ini merupakan bagian dari upaya Komisi III untuk menyerap aspirasi publik terkait RUU tersebut.

Habiburokhman menyatakan komitmennya untuk menyelesaikan RUU ini. “Yang jelas kami all out super prioritas, bahkan di masa reses yang akan datang, kami akan terus menggelar RDPU menyerap aspirasi publik di masa reses,” ujarnya.

Ia menambahkan, Komisi III DPR siap untuk terus menggelar rapat pembahasan, bahkan hingga malam hari, demi menampung berbagai masukan. “Bahkan mungkin kalau bisa lebih, sampai malam, sampai malam kita penyerapan aspirasinya,” imbuhnya.

Menanggapi anggapan bahwa RUU Perampasan Aset baru dibahas kembali setelah diusulkan pada tahun 2008, Habiburokhman menilai kurang adil jika kinerja DPR dinilai secara umum. Ia menjelaskan bahwa mayoritas anggota Komisi III saat ini adalah wajah baru.

“Kawan-kawan yang di Komisi III saat ini 65% baru, Pak. 65% baru. Kemudian struktur pimpinan, AKD di Komisi III juga, berubah 100% bahkan,” jelasnya. Ia melanjutkan, anggota Komisi III yang menjabat saat ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan proses pengusulan RUU pada tahun 2008.

Menurutnya, fokus Komisi III pada periode ini adalah menuntaskan terlebih dahulu Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Rancangan KUHAP) yang telah diusulkan sejak awal era reformasi. “Karena itu adalah pondasi dasar penanganan hukum pidana, KUHAP,” terangnya.

Setelah Rancangan KUHAP selesai dibahas, Komisi III DPR akan langsung memfokuskan diri pada RUU Perampasan Aset. “Jadi kalau teman-teman, bilang perampasan aset dengan DPR, ya yang periode ini ya yang bisa kami pertanggungjawabkan adalah semasa kami dilantik di periode ini. Insyaallah, bukan Insyaallah, ya Insyaallah dan kami pastikan Desember 15 kita sudah ketok di Paripurna,” tutupnya.

Tinggalkan komentar