Advokat Luthfi Yazid menyoroti pentingnya “the men behind the gun” dalam RUU Perampasan Aset untuk memberantas korupsi, mengacu pada contoh Jepang.
Komisi III DPR RI tegaskan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas super. Pembahasan terus dilanjutkan bahkan saat masa reses untuk menyerap aspirasi publik.
Komisi III DPR RI menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset sebagai prioritas super. Pembahasan akan terus dilanjutkan bahkan saat masa reses.
Komisi III DPR mengkaji pembentukan badan pengawas untuk mencegah abuse of power dalam RUU Perampasan Aset, serta membahas aset hasil tindak pidana yang berfungsi sebagai fasilitas sosial.
Komisi III DPR dan Pukat UGM rapat bahas RUU Perampasan Aset. Aset hasil pidana yang jadi pesantren atau sekolah akan tetap berfungsi untuk masyarakat.