Berita
Kemendagri Dorong DPRD Jatim Gunakan Sistem Digital untuk Pengawasan APBD
Kemendagri ajak DPRD Jatim perkuat pengawasan APBD melalui pemanfaatan data dan sistem digital untuk cegah penyimpangan dan dukung pertumbuhan ekonomi.
Berita
Halaman 129
-
BeritaKadet Unhan Diterjunkan Perkuat Karakter Siswa Sekolah Rakyat
Ribuan kadet Universitas Pertahanan siap mendampingi siswa Sekolah Rakyat dalam program pengabdian untuk memperkuat karakter dan kedisiplinan.
BeritaAndre Rosiade Usulkan Bypass Exit Tol Pasar Amor ke Simpang Taluak
Andre Rosiade mendorong pembangunan bypass 6,5 km dari exit tol Pasar Amor ke Simpang Taluak, Agam, untuk kelancaran lalu lintas dan manfaat ekonomi masyarakat.
BeritaPolda Kalteng Ungkap 32 Kasus Karhutla, 28 Tersangka Ditetapkan
Polda Kalteng menangani 32 laporan kasus kebakaran hutan dan lahan hingga 15 September 2026, dengan 28 orang telah ditetapkan sebagai tersangka.
BeritaBamsoet Dorong MPR Perkuat Peran sebagai Penjaga Konsensus Nasional
Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) lebih aktif dalam menegakkan konstitusi dan memperkuat posisinya sebagai penjaga konsensus nasional.
BeritaWamendagri: APIP Kunci Pencegahan Korupsi di Daerah
Wamendagri Akhmad Wiyagus tekankan penguatan APIP dan integritas sebagai kunci cegah korupsi di pemerintahan daerah. Ini pentingnya BPK, KPK, dan Inspektorat sebagai mitra.
BeritaDPR Desak Pelaku Penembakan Sopir di Papua Diproses Hukum
Komisi I DPR RI desak aparat keamanan selidiki tuntas pelaku penembakan sopir travel di Wamena, Papua Pegunungan. Tuduhan intelijen tak jadi alasan.
BeritaDPRD Surabaya Ingatkan Proyek Banjir Tak Ganggu Utilitas PDAM
DPRD Surabaya mendesak Pemkot dan kontraktor perkuat koordinasi proyek banjir agar tak merusak utilitas publik, khususnya pipa PDAM, demi kelancaran pasokan air warga.
BeritaRoy Suryo Tolak Berdamai, Tak Akui Fitnah Ijazah Palsu Jokowi
Roy Suryo menolak tawaran restorative justice dan tidak mengakui perbuatannya dalam kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik Presiden Joko Widodo terkait ijazah palsu.
BeritaPAN Tolak Kenaikan Ambang Batas Parlemen di Atas 4%, Nilai Berpotensi Langgar Putusan MK
PAN menyatakan keberatan terhadap rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) melebihi 4%, mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi.