Jakarta – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mendorong pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur (Jatim) untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan memanfaatkan teknologi digital.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, menyatakan bahwa keterbukaan informasi melalui sistem pemerintahan merupakan instrumen penting dalam mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan.
Hal ini disampaikan Tomsi saat memberikan arahan pada kegiatan Pendalaman Tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jatim di Hotel Mercure Ancol. Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi telah mempermudah penelusuran berbagai proses pemerintahan. Melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan sistem pengadaan secara elektronik, data perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan dapat dipantau secara lebih terbuka.
“Karena tidak ada lagi yang bisa disembunyikan dari semua aktivitas, kegiatan, pelaksanaan tugas kita ini, sehingga Pak Menteri Dalam Negeri berinisiatif boleh tidak dikedepankan untuk pencegahan,” ujar Tomsi dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).
Tomsi menilai keterbukaan data ini perlu dipahami sebagai upaya pencegahan, bukan semata-mata untuk mencari kesalahan. Dengan pemahaman yang baik mengenai penelusuran data pemerintahan, pemerintah daerah (Pemda) dan DPRD diharapkan dapat lebih cermat dalam memastikan setiap tahapan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa Kemendagri bersama aparat penegak hukum terus mendorong langkah-langkah pencegahan melalui pendalaman tata kelola pemerintahan daerah. Ia berharap forum ini dapat menjadi ruang bagi pimpinan dan anggota DPRD untuk memahami potensi risiko dalam perencanaan, penganggaran, maupun pelaksanaan program.
“Harapannya kita betul-betul memahami bagaimana cara pandangnya teman-teman APH itu terhadap aturan-aturan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan kita,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pemahaman terhadap aturan untuk menyamakan perspektif antara penyelenggara pemerintahan dan aparat penegak hukum. Dengan kesamaan persepsi ini, setiap kebijakan dan kegiatan dapat dirancang secara hati-hati serta tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain aspek tata kelola dan pencegahan, Tomsi mengingatkan peran krusial DPRD dalam mengawal efektivitas APBD untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Ia menganggap belanja pemerintah sebagai komponen yang berpengaruh signifikan terhadap aktivitas ekonomi, sehingga perlu diarahkan untuk memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Menurutnya, pembahasan APBD tidak cukup hanya memperhatikan aspek administratif, melainkan juga perlu mempertimbangkan manfaat dan dampak setiap belanja terhadap pembangunan daerah. Efisiensi pada belanja yang kurang produktif dapat membuka ruang untuk mengoptimalkan anggaran bagi program yang memberikan manfaat lebih besar.
“Kalau kita berhemat 10 persen saja, lumayan, 33 persen masyarakat Jawa Timur lepas dari kemiskinan,” tuturnya.
Tomsi juga menyoroti kondisi kemiskinan di Provinsi Jatim yang masih memerlukan perhatian. Ia menyebutkan karakteristik ekonomi Jatim yang ditopang oleh sektor industri, perdagangan, dan pertanian membutuhkan kebijakan pembangunan yang mampu mengurangi kesenjangan antara wilayah perkotaan dan perdesaan.
“Mesin ekonomi Jawa Timur ini bertumpu pada industri yang ada hanya di wilayah utaranya saja. Industri pengolahan ini hanya di wilayah utara. Kemudian perdagangan ini mulai menyebar dan pertanian banyak di wilayah selatan,” lanjutnya.
Dalam konteks tersebut, Tomsi mengajak DPRD untuk turut mengawal kebijakan yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan. Penguatan sektor produktif dan penciptaan lapangan kerja dinilai menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kemiskinan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Andi Ony Prihartono, Ketua DPRD Provinsi Jatim M. Musyafak, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Adhy Karyono, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jatim lainnya.