Pemerintah tengah mematangkan rencana kebijakan pendidikan gratis yang mencakup jenjang pendidikan anak usia dini (PAUD) hingga pendidikan tinggi. Komitmen ini juga memastikan kebijakan pembebasan biaya kuliah dapat dirasakan setara antara di perguruan tinggi negeri (PTN) maupun di perguruan tinggi keagamaan Islam negeri (PTKIN).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono menyatakan bahwa pembebasan biaya kuliah di PTN maupun PTKIN nantinya akan menghapus beban uang kuliah tunggal (UKT) dan iuran pengembangan institusi (IPI) atau uang pangkal yang lazim dipungut melalui seleksi jalur mandiri. “Khusus untuk pendidikan tinggi negeri, bebas biaya mencakup UKT dan uang pangkal. Jalur mandiri yang memungut biaya pendidikan juga bagian yang seharusnya di-cover agar persepsi gratis ini benar-benar terwujud dan tidak membebani orang tua,” kata Sugiono.
Pernyataan ini disampaikan Sugiono dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM) Koordinasi Tindak Lanjut Penguatan Kebijakan Pendidikan Nasional yang dihadiri Menteri Agama Nasaruddin Umar, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto di kantor Kemenko PMK, Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Sugiono juga menginstruksikan seluruh kementerian teknis untuk menyiapkan alternatif skenario pembiayaan yang akan dibahas pekan depan. Setiap alternatif skenario pembiayaan harus membedakan antara kebutuhan anggaran ideal dengan kebutuhan anggaran pokok paling mendasar (minimum essential). “Kita harus menyesuaikan ‘gratis’ itu seperti apa sejauh tidak membebani masyarakat, namun tetap realistis. Saya minta alternatifnya disiapkan: angka idealnya berapa, dan minimum essential-nya berapa,” ucapnya.
Ia menambahkan, simulasi model-model ini akan dilakukan, dan dalam satu minggu ke depan akan ada pertemuan lagi untuk segera melaporkan kepada Presiden agar keputusan dapat segera diambil. “Kita lakukan simulasi model-model ini, dan dalam waktu satu minggu kita bertemu lagi untuk segera dilaporkan kepada Presiden agar diambil keputusan,” kata Sugiono.
Secara terpisah, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa pihaknya masih terus menghitung dan membuat opsi skema pembiayaan untuk kebijakan kuliah gratis di PTN. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah melibatkan status desil. “Nanti kita lihat ya. Ada beberapa hitungan-hitungan, kan bisa semua siswa, bisa PTN, kemudian bisa barangkali tahapannya seperti apa, yang mahasiswa baru dulu gitu ya, atau yang desil 4 dulu,” ungkap Brian di kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Brian menjelaskan, penghitungan skema pembiayaan kuliah gratis juga akan disesuaikan dengan kondisi fiskal negara. “Nanti kita semuanya akan kita exercise, mana yang paling fit dengan kondisi fiskal kita, ruang fiskal kita,” ujarnya. Ia menegaskan, komitmen Presiden sangat kuat untuk memajukan pendidikan dan memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak bangsa, terutama di PTN terlebih dahulu.
Berdasarkan penghitungan sebelumnya yang disampaikan pada rapat kerja bersama Komisi X DPR pada Senin (21/9/2026), Brian menyatakan bahwa kebutuhan anggaran untuk menggratiskan kuliah D3-S1 di PTN diperkirakan mencapai sekitar Rp 93,74 triliun. Anggaran tersebut diperuntukkan bagi 2.833.169 mahasiswa yang tercatat di perguruan tinggi negeri baik untuk vokasi maupun akademik, meliputi jenjang D3, D4, dan S1. “Jadi nilainya sebesar itu. Ini akan kami bawa kepada rapat bersama Pak Presiden nanti seperti apa, meskipun memang ada skenario-skenario untuk tahapan dan seterusnya,” ujarnya.
Komentar