DPR Anggarkan Rp 23 Triliun untuk Gaji P3K Mulai 2027
Banggar DPR RI sepakati anggaran Rp 23 triliun dari APBN untuk gaji P3K mulai 2027, mengakhiri ketidakpastian dan meringankan beban daerah.
Banggar DPR RI sepakati anggaran Rp 23 triliun dari APBN untuk gaji P3K mulai 2027, mengakhiri ketidakpastian dan meringankan beban daerah.
Koalisi Buruh Indonesia (KBPBI) diundang DPR untuk dialog RUU Perlindungan Ketenagakerjaan. Dua isu strategis dibahas: PHK dan pengupahan.
Anggota Komisi V DPR mendesak Kemenhub membuka hasil pemeriksaan terakhir KM Virgo dan mengevaluasi regulasi keselamatan pelayaran pasca insiden tenggelam.
Fraksi Golkar DPR RI melakukan pergantian pimpinan di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Hasan Basri Agus resmi menjabat Wakil Ketua MKD.
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pelindungan Ketenagakerjaan kepada Komisi IX DPR RI.
Pemerintah menyetujui pembahasan 15 RUU pembentukan kabupaten/kota di Kalbar, Kalteng, dan Kalsel untuk kepastian hukum dan kelancaran administrasi.
DPR RI melalui Banggar memastikan anggaran kebencanaan untuk tahun 2027 akan meningkat signifikan menjadi Rp 1,1 triliun. Kenaikan ini dinilai penting mengingat kerentanan Indonesia terhadap bencana alam.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mendukung pembahasan 15 RUU kabupaten-kota dan mengusulkan agar fokus pada batas wilayah, bukan titik koordinat untuk menghindari perdebatan.
Ketua DPR RI Puan Maharani menerima kunjungan Wakil PM Bulgaria Alexander Poulev. Pertemuan fokus pada penguatan kerja sama pendidikan, olahraga, ekonomi, dan investasi.
Anggota Komisi VII DPR RI Rahmawati mendorong pemerintah terus mendukung desa wisata yang telah mencapai status mandiri untuk meningkatkan daya saing.