Jakarta – Wakil Ketua MPR RI sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas, mengajak seluruh elemen bangsa untuk merefleksikan perjalanan tiga dekade reformasi. Refleksi ini dinilai krusial guna memastikan sistem ketatanegaraan mampu menjawab berbagai tantangan menuju Indonesia Maju pada tahun 2045.
Pesan tersebut disampaikan Ibas saat melakukan diskusi dengan PUSaKO Universitas Andalas di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Selasa (15/9). Diskusi ini secara khusus membahas hasil kajian dari Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) IX yang mengusung tema ‘Tiga Dekade Performa Konstitusi Pasca Reformasi’.
Ibas menilai bahwa reformasi telah membawa perubahan fundamental dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Namun, capaian yang telah diraih tersebut perlu dikaji lebih jauh untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dijalankan benar-benar dapat menghasilkan keadilan bagi seluruh rakyat.
“Konstitusi bukan sekadar teks hukum. Konstitusi adalah arah dan kompas kehidupan bernegara yang menentukan bagaimana kekuasaan dijalankan, bagaimana rakyat dilindungi, dan ke mana arah bangsa ini hendak dibawa,” ujar Ibas dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Lebih lanjut, Ibas juga menyoroti betapa pentingnya arah pembangunan jangka panjang agar tidak mengalami kemandekan. Sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, pangan, hingga transformasi digital dinilai sangat membutuhkan kesinambungan agar dapat terus berkembang.
“Kita tentu ingin mencapai Indonesia Maju 2045. Karena itu, perlu kita pikirkan bagaimana pembangunan jangka panjang dapat terus berjalan melampaui setiap periode kepemimpinan dan perubahan politik,” katanya.
Ibas menegaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan ketatanegaraan Indonesia seharusnya tidak hanya menjadi ruang bagi pemerintah atau partai politik saja. Perguruan tinggi, akademisi, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan secara aktif dalam proses tersebut.
“Kita patut bersyukur karena hari ini kita masih bebas berpikir dan menyampaikan berbagai hal secara terbuka. Dengan kecerdasan dan pendidikan yang kita miliki, kita bisa mengkritisi perjalanan bangsa sekaligus memikirkan bagaimana Indonesia ke depan,” tuturnya.
Dalam konteks ini, Ibas menekankan bahwa pembahasan mengenai Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) perlu dilakukan dengan sangat hati-hati. Kajian yang komprehensif sangat dibutuhkan sebelum mengambil langkah lebih jauh dalam menetapkan sebuah kebijakan.
“Jika diperlukan landasan konstitusional, tentu harus dipikirkan secara matang. Begitu pula siapa yang menyusun haluan tersebut dan bagaimana mandat MPR dalam prosesnya. Semua ini membutuhkan kajian yang mendalam dan partisipasi luas,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur PUSaKO Universitas Andalas, Charles Simabura, turut menyoroti isu keberlanjutan arah pembangunan di tengah dinamika pergantian kekuasaan yang kerap terjadi.
“Konfigurasi politik tidak ada jaminan juga produk hukumnya akan terus bisa dipertahankan,” ujar Charles.
Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Benny K Harman, menambahkan bahwa konstitusi pada dasarnya sudah menjadi haluan negara. Prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya sejatinya hanya perlu diimplementasikan secara konsisten.
“Masalah bangsa kita selama ini sumbernya bukan karena tidak ada PPHN,” tegas Benny.
Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Panjaitan, memandang isu ketatanegaraan ini sangat sejalan dengan agenda Partai Demokrat untuk memajukan ekonomi dan menjaga demokrasi. Tantangan terbesarnya kini berfokus pada pemerataan hasil pertumbuhan ekonomi.
“Dengan APBN sekitar Rp4.000 triliun, tantangan kita adalah bagaimana memastikan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dapat dijawab dengan baik. Masyarakat semakin cerdas dan semakin cepat mendapatkan informasi. Karena itu, peningkatan kesejahteraan juga harus dapat dirasakan secara bersama-sama,” urai Ibas.
Ibas menekankan bahwa seluruh pembahasan mengenai konstitusi, demokrasi, maupun arah pembangunan harus dipastikan bermuara pada tujuan yang sama. Tujuannya adalah untuk menciptakan Indonesia yang lebih baik.
“Kita ingin demokrasi terus berkualitas, pemerintahan berjalan efektif, negara hukum tetap tegak, dan pembangunan berlangsung berkesinambungan. Generasi muda harus dapat berpartisipasi dan menikmati hasil pembangunan. Pada akhirnya, seluruh upaya ini harus bermuara pada kesejahteraan yang lebih merata,” tegasnya.
Ibas pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus membangun dialog yang produktif demi mencari desain negara terbaik di masa depan. “Semuanya harus kita bangun bersama agar Indonesia semakin maju dan semakin sejahtera,” pungkasnya.