JAKARTA – Pemerintah terus mengintensifkan upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan peluang hujan guna membasahi area yang terdampak.
“Pelaksanaannya tetap didukung pemadaman darat, patroli, deteksi dini, serta koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah,” ujar Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan, Ristianto Pribadi, seperti dikutip Badan Komunikasi Pemerintah, Jumat (21/8/2026).
Operasi Modifikasi Cuaca di Kalimantan
Di Kalimantan Barat, OMC telah dilaksanakan pada periode 13-17 Agustus 2026 melalui Posko Pontianak. Operasi ini melibatkan 9 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian garam mencapai 10,92 juta meter kubik.
Berdasarkan prakiraan cuaca terkini, peluang pelaksanaan OMC kembali terbuka pada 23-27 Agustus 2026. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tengah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mengupayakan kembali operasi tersebut di Kalimantan Barat.
Sementara itu, di Kalimantan Tengah, OMC telah dilaksanakan dalam dua periode, yaitu 27 Juli-4 Agustus dan 11-15 Agustus 2026. Operasi ini mencakup 13 sorti penerbangan dengan estimasi volume curah hujan di wilayah penyemaian sekitar 4,8 juta meter kubik.
“Namun, hingga akhir Agustus 2026, kondisi cuaca di Kalimantan Tengah diprakirakan masih didominasi kondisi kering dengan pertumbuhan awan hujan yang terbatas,” kata Ristianto.
Ia menambahkan bahwa peluang pelaksanaan OMC dalam waktu dekat sangat minim, meskipun pemantauan atmosfer tetap dilakukan untuk mengidentifikasi peluang penyemaian awan.
Untuk Kalimantan Selatan, perkembangan cuaca, hotspot, dan kondisi karhutla terus dipantau secara intensif. Peluang pelaksanaan OMC akan dinilai berdasarkan ketersediaan awan potensial dan kebutuhan penanganan di lapangan.
“Mengingat OMC sangat bergantung pada kondisi atmosfer, operasi hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan yang memenuhi persyaratan teknis untuk penyemaian,” jelasnya.
Ristianto menegaskan bahwa OMC bukanlah satu-satunya instrumen pengendalian karhutla di ketiga provinsi tersebut. Pemerintah tetap memprioritaskan pemadaman darat, patroli terpadu, pendinginan lokasi, penguatan personel dan sarana, serta pencegahan agar kebakaran tidak meluas.
“Evaluasi kondisi cuaca dan operasi lapangan dilakukan secara berkala untuk memastikan setiap langkah penanganan dilaksanakan secara cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi,” pungkasnya.
Penambahan Armada Udara untuk Dukungan Operasi
Selain modifikasi cuaca, pemerintah juga menambah armada udara untuk memperkuat penanganan karhutla. Di Kalimantan Tengah, armada udara yang diturunkan terdiri atas helikopter patroli, pesawat patroli fixed wing, dan helikopter water bombing.
Operasi udara ini bertujuan mendukung satuan tugas darat, terutama untuk menjangkau titik api yang sulit diakses melalui jalur darat. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni telah berkoordinasi langsung dengan Kepala BNPB untuk menambah dukungan armada udara bagi operasi water bombing di Kalimantan Tengah.
“Penambahan armada diharapkan meningkatkan jangkauan operasi, khususnya pada lokasi yang sulit diakses dan membutuhkan pembasahan dari udara. Namun, pengerahan armada tetap harus mempertimbangkan jarak pandang, kondisi asap, cuaca, serta standar keselamatan penerbangan,” tutur Ristianto.
Ia mengungkapkan bahwa pekatnya asap dalam dua hari terakhir menjadi tantangan bagi operasi udara, terutama di sekitar Jabiren dan Tanjung Taruna hingga kawasan Taman Nasional Sebangau. Asap yang terlalu pekat membatasi pandangan pilot terhadap sasaran dan jalur penerbangan.
“Dalam kondisi jarak pandang yang tidak memenuhi standar keselamatan, helikopter tidak dapat dipaksakan menjangkau lokasi pemadaman,” katanya.
Keterbatasan operasi udara tidak menghentikan penanganan. Ketika pertumbuhan awan belum mendukung OMC atau jarak pandang belum aman untuk water bombing, satuan tugas darat tetap melakukan pemadaman, penyekatan, pembasahan, pendinginan, dan penjagaan lokasi rawan.
“Strategi operasi terus disesuaikan berdasarkan kondisi aktual di lapangan,” tutup Ristianto.