Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin menekankan pentingnya pemerintah daerah (pemda) dan perguruan tinggi di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk secara proaktif memperkuat penyiapan sumber daya manusia (SDM). Langkah ini krusial agar masyarakat Kalteng mampu memenuhi kebutuhan pasar kerja luar negeri yang terus berkembang pesat.
Dorongan ini disampaikan Mukhtarudin saat memberikan sambutan pada Sosialisasi Program Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri (P3KLN). Kegiatan yang digelar secara daring ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi dan peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, serta sesuai dengan kebutuhan pasar global.
“Ini merupakan bagian penting dari upaya kita untuk memperluas akses informasi dan peluang-peluang kerja luar negeri yang aman, berkualitas, dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja global,” ujar Mukhtarudin, dalam keterangan tertulis, Rabu (23/9/2026).
Mukhtarudin menilai peluang kerja internasional menjadi semakin strategis di tengah kondisi demografi Indonesia yang memiliki populasi usia produktif dalam jumlah besar. Situasi ini berbanding terbalik dengan sejumlah negara lain yang justru menghadapi fenomena aging population atau populasi menua.
Menurutnya, bonus demografi yang dimiliki Indonesia dapat menjadi kekuatan besar apabila diikuti dengan peningkatan kualitas SDM. Sebaliknya, jika jumlah penduduk usia produktif tidak dibarengi dengan kompetensi yang memadai, hal ini berpotensi menimbulkan persoalan sosial dan ekonomi.
“Usianya produktif tetapi SDM-nya tidak produktif, ini bisa menimbulkan permasalahan sosial, ekonomi, dan politik,” tutur Mukhtarudin.
Oleh karena itu, pemerintah pusat, pemda, dan perguruan tinggi diminta untuk bekerja sama dalam menyiapkan generasi produktif yang tidak hanya memiliki pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan sikap dan mental yang dibutuhkan dunia kerja global.
Mukhtarudin menekankan bahwa SDM Indonesia harus memiliki keunggulan komparatif, komprehensif, dan kompetitif agar mampu bersaing di pasar global. Fenomena aging population di berbagai negara membuka peluang bagi Indonesia untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja produktif, namun peluang ini tidak serta merta dapat dimanfaatkan tanpa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan pasar kerja internasional.
“Dari sisi demand, kebutuhan tenaga kerja luar negeri sangat tinggi. Tetapi demand yang tinggi ini harus diikuti persyaratan kompetensi, paling minimal bahasa, kemudian keterampilan teknis yang tersertifikasi,” ujar Mukhtarudin.
Mukhtarudin mengakui adanya kesenjangan antara kebutuhan pasar kerja global dengan kompetensi lulusan pendidikan di Indonesia, baik dari SMK maupun perguruan tinggi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menjalankan program percepatan melalui SMK Go Global yang merupakan bagian dari Asta Mandala SMK Go Global.
Program ini menargetkan penyiapan 500.000 calon pekerja migran terampil hingga tahun 2029, yang terdiri dari 300.000 lulusan SMK dan 200.000 masyarakat umum. Target ini akan dicapai secara bertahap: 40.000 orang pada 2026, 140.000 pada 2027, 180.000 pada 2028, dan 140.000 pada 2029.
Mukhtarudin menjelaskan bahwa program tersebut menggunakan pendekatan demand-driven, di mana penyiapan tenaga kerja dimulai dari pemetaan kebutuhan pasar kerja di negara tujuan. “Paradigma berpikirnya kita balik. Sektornya ada dulu, negaranya ada dulu, demand-nya ada dulu, baru kita latih,” jelas Mukhtarudin.
Dengan pendekatan ini, proses penyiapan calon pekerja migran tidak hanya berhenti pada pelatihan, tetapi peserta diarahkan untuk memiliki kompetensi sesuai kebutuhan sebelum ditempatkan. “Jadi, latih, kompeten, tempatkan. Bukan hanya dilatih kemudian tidak ada tindak lanjut,” tegas Mukhtarudin.
Program ini mencakup berbagai bidang pekerjaan seperti caregiver, welder, hospitality, perawat, manufaktur, dan sektor lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Mukhtarudin juga menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah daerah dalam memberikan informasi yang benar kepada masyarakat mengenai prosedur bekerja di luar negeri.
Masyarakat diingatkan untuk memilih jalur penempatan yang resmi dan prosedural demi memastikan hak serta pelindungan negara selama bekerja di luar negeri. “Yang repot itu kalau bekerja tidak prosedural, tidak aman, tidak melalui Disnaker, tidak melalui KP2MI, tidak melalui penempatan yang prosedural. Itu yang berbahaya,” beber Mukhtarudin.
Sebaliknya, Mukhtarudin menegaskan bahwa pekerja migran yang berangkat melalui mekanisme resmi akan mendapatkan pelindungan sesuai ketentuan yang berlaku. “Selama dia bekerja secara prosedural, insyaallah aman dan bekerja secara bermartabat di negara orang,” kata Mukhtarudin.
Mukhtarudin berharap sinergi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia pendidikan, dan Kementerian P2MI dapat memperkuat ekosistem penyiapan calon pekerja migran dari daerah. Hal ini sekaligus menjadikan bonus demografi sebagai modal penting bagi Indonesia dalam memasuki persaingan pasar kerja global. Melalui kolaborasi ini, penyiapan SDM di Kalteng diharapkan semakin terarah, sehingga peluang kerja internasional dapat diisi oleh tenaga kerja Indonesia yang kompeten, terampil, dan berangkat melalui jalur resmi.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kotawaringin Barat Rody Iskandar yang mewakili Bupati Kotawaringin Barat, Rektor Universitas Antakusuma (UNTAMA) Prof Dr M Fatchurahman, jajaran Forkopimda Provinsi Kalteng, serta civitas akademika perguruan tinggi di Kalteng.