JAKARTA – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) melaporkan adanya penurunan signifikan pada jumlah titik panas (hotspot) yang terdeteksi terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Angka hotspot nasional tercatat berkurang dari 1.988 menjadi 948.
Sebelumnya, pada Minggu (20/9/2026), Kemenhut mendeteksi sebanyak 1.988 hotspot. Mayoritas hotspot tersebut, sekitar 78%, berada di enam provinsi prioritas yang menjadi fokus penanganan, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan.
Karo Humas dan Luar Negeri Kemenhut, Ristianto Pribadi, menjelaskan dalam konferensi pers daring di YouTube Kemenko Polkam pada Selasa (22/9/2026), “Secara total hotspot tertinggi itu terjadi pada hari Minggu, 20 September 2026, itu hari Minggu. Secara nasional terdapat 1.988 hotspot dengan kepercayaan high confidence level. Dari 1.988 itu, 1.843-nya pada hari Minggu, 20 September, itu berada di enam provinsi prioritas… atau sekitar 78%.”
Ristianto menambahkan bahwa kondisi hotspot nasional menunjukkan perbaikan sejak Senin (21/9). Hingga Selasa (22/9) malam, total hotspot nasional dilaporkan berjumlah 948.
“Selanjutnya, dari data ini tadi, dari selama satu minggu terakhir, alhamdulillah per tadi malam pukul 23.59 WIB tanggal 21 September, alhamdulillah hari ini kondisi membaik secara hotspot, dengan total nasional 948,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia merinci sebaran hotspot di enam provinsi prioritas tersebut. Meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, Kalimantan Tengah masih menjadi provinsi dengan jumlah hotspot terbanyak.
Berikut rincian penurunan hotspot di enam provinsi prioritas:
- Kalimantan Tengah: turun dari 1.294 menjadi 350 hotspot
- Kalimantan Barat: turun dari 355 menjadi 75 titik hotspot
- Sumatera Selatan: turun dari 98 menjadi 64 hotspot
- Kalimantan Selatan: sedikit peningkatan dari 69 menjadi 74 hotspot
- Jambi: turun dari 26 menjadi 6 hotspot
- Riau: tidak terpantau adanya titik hotspot pada malam sebelumnya.
Meskipun ada perbaikan, Kemenhut mengimbau masyarakat untuk tetap waspada dan menjaga kelestarian hutan. Pihaknya mengingatkan agar masyarakat menghindari segala aktivitas yang berpotensi menimbulkan api.
“Pada kesempatan ini juga kami sampaikan, walaupun kondisi sudah membaik, bukan berarti bahaya dari kebakaran hutan dan lahan ini sudah lewat. Sehingga kami dari pemerintah mengajak para pihak untuk terus menjaga, meningkatkan kewaspadaan kita untuk menghindari apa pun aktivitas yang berhubungan atau menggunakan dengan api. Api sekecil apa pun itu bisa menjadi bencana di lapangan, dan tentunya kita harus melindungi baik diri kita, petugas kita, dan juga masyarakat Indonesia pada umumnya,” pungkasnya.