JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih melanda sejumlah wilayah di Kalimantan. Asap pekat akibat peristiwa tersebut kini menyelimuti sebagian besar daerah di Kalimantan Tengah, menyebabkan langit tampak berubah warna menjadi oranye. Kondisi ini juga berdampak pada penurunan jarak pandang.
Berdasarkan keterangan Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, pada Selasa (21/9/2026), langit oranye tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Senin (21/9) kemarin. Jarak pandang di beberapa area terpantau hanya mencapai sekitar 500 meter.
Kualitas udara di beberapa kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Tengah juga dilaporkan berada dalam kategori berbahaya berdasarkan Data Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) dari Kementerian Lingkungan Hidup. Wilayah yang terdampak meliputi Kabupaten Gunung Mas, Murung Raya, Kotawaringin Timur, Kapuas, serta Kota Pontianak.
Laporan dari Posko Pengendalian Bencana Karhutla Provinsi Kalimantan Tengah mencatat, periode 1 Januari hingga 19 September 2026, terdapat lebih dari 142.000 hotspot dan sekitar 3.800 kejadian karhutla. Luasan area yang terdampak mencapai hampir 13.000 hektare. Analisis citra satelit dari Kementerian Kehutanan menunjukkan luas area terbakar tercatat sebesar 7.634 hektare.
Menghadapi situasi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus berupaya memperkuat penanganan karhutla. Upaya ini dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh kekuatan personel dan peralatan yang tersedia. Operasi pemadaman di darat menjadi prioritas utama, terutama mengingat adanya kendala dalam operasi udara akibat asap tebal dan rendahnya jarak pandang.
Hal ini disampaikan oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dalam rapat evaluasi penanggulangan karhutla Kalimantan Tengah yang digelar di Posko Lapangan Siaga Darurat Karhutla, Kecamatan Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau, pada Senin (21/9) kemarin. Asap pekat juga dilaporkan terjadi di sekitar Pos Lapangan Siaga Karhutla Pulang Pisau, Kecamatan Jabieren, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Selatan pada pukul 14.00 WIB kemarin.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status tanggap darurat karhutla sejak 31 Agustus hingga 29 September 2026. Sebanyak 13 kabupaten dan satu kota telah berstatus tanggap darurat, sementara Kabupaten Lamandau masih berstatus siaga darurat.
Operasi Udara Terkendala Jarak Pandang
Meskipun demikian, BNPB menyebutkan operasi udara tetap dilakukan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) yang dijadwalkan pada periode 20-29 September 2026. Namun, upaya ini terkendala oleh tidak adanya potensi awan hujan yang memadai untuk dilakukan penyemaian.
Selain itu, dukungan helikopter patroli dan helikopter water bombing juga menghadapi kendala akibat kondisi asap tebal yang menyebabkan jarak pandang sangat terbatas bagi operasi penerbangan. Kepala BNPB menegaskan bahwa kondisi tersebut membuat penanganan karhutla tidak dapat hanya mengandalkan operasi udara.
“Saat ini kita tidak bisa mengandalkan helikopter water bombing. Bukan berarti tidak berguna, tetapi tidak bisa keluar,” ujar Suharyanto. Ia menjelaskan bahwa sejumlah helikopter water bombing harus bersiaga di bandara karena visibilitas yang tidak memungkinkan untuk melakukan penerbangan.
Dalam kondisi tersebut, ia meminta agar operasi pemadaman di darat diperkuat dengan melibatkan seluruh unsur yang tersedia.
Prioritaskan Pemadaman Darat
Sebanyak 10.700 personel gabungan dari unsur TNI, Polri, BPBPK, BPBD, Manggala Agni, perangkat daerah, relawan, dan ASN telah dikerahkan untuk mendukung penanganan karhutla. Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah juga mengaktifkan 946 personel di 19 posko, sementara TNI mengerahkan sekitar 1.220 personel di berbagai wilayah.
Dukungan sarana dan prasarana juga terus diperkuat dengan penyediaan drone thermal, mesin pompa, selang, nozzle, kendaraan operasional, alat pelindung diri, serta peralatan pendukung lainnya. Tiga unit drone thermal dan sekitar 300 unit mesin portable telah disiapkan untuk memperkuat regu pemadaman di lapangan.
Kepala BNPB juga menekankan agar peralatan yang telah tersedia tidak hanya disimpan di gudang, tetapi segera digunakan untuk memperkuat operasi pemadaman. “Kalau memang cukup, ya tolong itu dikeluarkan semua. Jangan ditaruh di gudang,” tegasnya.
Ia meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi langsung terhadap kecukupan personel dan peralatan di setiap wilayah. Apabila masih terdapat kekurangan, dukungan perlu segera ditambah agar pemadaman dapat dilakukan secara efektif. “Kalau peralatannya kurang, ya kita beri peralatan,” ujarnya.