Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian strategis yang telah diraih Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga bulan September 2026. Paparan ini mencakup berbagai sektor penting, mulai dari pemulihan pascabencana, layanan kependudukan, pengendalian inflasi, hingga implementasi program prioritas nasional.
Penyampaian kinerja ini dilaksanakan dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendagri Tito Karnavian merinci realisasi anggaran Kemendagri yang tercatat mencapai Rp 4,36 triliun. Angka ini setara dengan 63,54 persen dari total pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 6,86 triliun per 14 September 2026.
Alokasi anggaran tersebut secara nyata difokuskan untuk menyelesaikan berbagai tugas strategis pemerintah pusat. Salah satu fokus utama adalah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Mendagri dan jajarannya terus melakukan evaluasi serta peninjauan lapangan untuk memastikan seluruh proses pemulihan berjalan lancar hingga target tahun 2028.
Kemendagri juga menunjukkan peran aktif dalam penanganan musibah bencana alam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) telah turun langsung ke lapangan untuk memberikan layanan jemput bola. Masyarakat di kawasan Sumatera dan NTT yang dokumen kependudukannya rusak akibat bencana mendapatkan fasilitas percepatan penggantian.
Mendagri merinci jumlah layanan jemput bola yang telah direalisasikan di wilayah terdampak bencana. “Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Selain itu, kementerian ini juga memastikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah senantiasa terpantau aman. Catatan inflasi hingga Agustus 2026 dilaporkan tetap terkendali dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah. Kemendagri juga menyatakan kesiapan untuk mendukung eksekusi berbagai program prioritas yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia.
Program-program andalan tersebut meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, hingga Koperasi Desa Merah Putih. Mendagri juga membeberkan rancangan arah kebijakan Kemendagri untuk tahun 2027. Fokus utamanya mencakup transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah desa.
Untuk melancarkan berbagai rencana tersebut, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 5,28 triliun. Total kebutuhan operasional kementerian pada tahun depan diproyeksikan akan mencapai Rp 10,93 triliun. Dalam kesempatan yang sama, Tito, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), turut melaporkan kinerja instansi tapal batas negara.
Realisasi anggaran BNPP dilaporkan mencapai Rp 266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu. Capaian ini difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat perbatasan dan percepatan pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Rapat kerja ini dihadiri pula oleh jajaran petinggi dari Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), hingga Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).