JAKARTA – Indonesia berupaya memperkuat kerja sama pengelolaan wilayah perbatasan dengan negara-negara tetangga. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di kawasan perbatasan.
Upaya tersebut dibahas dalam forum ‘Indonesia Border Partnership Coffee Morning’ yang diselenggarakan di Kantor Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri oleh duta besar dan delegasi dari negara-negara yang berbatasan langsung dengan Indonesia.
Acara yang mengusung tema ‘Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity’ ini dihadiri perwakilan dari Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, dan Australia.
Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkenalkan BNPP, termasuk tugas dan fungsinya, kepada negara-negara tetangga. Forum ini juga berfungsi sebagai ruang untuk mempererat hubungan dan kerja sama di kawasan perbatasan.
“Ini adalah BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Gedungnya memang kecil, karena badan ini baru dibentuk pemerintah pada 2010. Saat itu kami menyadari perlunya sebuah badan koordinasi khusus yang mempertemukan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama membahas persoalan perbatasan,” jelas Tito dalam keterangannya, Rabu (16/9/2026).
Tito menekankan bahwa pengelolaan perbatasan merupakan aspek krusial bagi Indonesia, mengingat statusnya sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau dan populasi terbesar keempat di dunia. Ia menambahkan bahwa salah satu fokus penguatan adalah 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang dimiliki Indonesia.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa kawasan perbatasan merupakan pusat berbagai aktivitas lintas negara, mulai dari perdagangan, kunjungan keluarga, hingga interaksi antar masyarakat dengan latar belakang etnis yang sama. Kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, budaya, dan pariwisata terus dikembangkan untuk memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi perbatasan.
“Kita perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat berinteraksi dan memperoleh manfaat bersama, baik dalam perdagangan, budaya, maupun pariwisata. Banyak masyarakat Indonesia yang setiap minggu menyeberang ke Sarawak, misalnya ke Kuching, untuk berbelanja. Sebaliknya, masyarakat dari Kuching juga menyeberang ke Kalimantan Barat, misalnya untuk menikmati pantai-pantai di wilayah Sambas,” terangnya.
Dalam pertemuan tersebut, Tito juga menggarisbawahi pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan negara-negara tetangga untuk bersama-sama menyelesaikan berbagai persoalan perbatasan.
“Bagi saya, sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan semakin dekat, bahkan hubungan secara personal, dengan perwakilan negara-negara sahabat dan negara-negara tetangga kita. Indonesia memiliki prinsip, satu musuh saja sudah terlalu banyak, sementara seribu teman pun masih belum cukup,” tegasnya.
Tito menilai penguatan kerja sama ini sangat diperlukan untuk menangani berbagai isu lintas batas yang kompleks, seperti pelintas batas ilegal, perdagangan manusia, peredaran narkoba, dan kepemilikan senjata api. Ia menegaskan bahwa komunikasi dan koordinasi yang erat antarpihak menjadi kunci agar setiap persoalan dapat segera ditangani secara efektif dan bersama-sama.
“Hal ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dalam menangani berbagai persoalan. Saya adalah mitra Anda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi atau menemui saya. Saya sangat terbuka untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” pungkasnya.
Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar Malaysia Dato’ Muzafar Shah Mustafa, Duta Besar Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Duta Besar Papua Nugini Simon Namis, Duta Besar Filipina Christopher Baltazar Montero, Duta Besar Vietnam Ta Van Thong, Counsellor of Australian Border Force to Indonesia Superintendent Ian Kelly, serta Counsellor (Political) & Head of Chancery Kedutaan Besar India di Indonesia Vikram Vardhan.