Pembahasan mengenai wacana pendidikan gratis hingga jenjang perguruan tinggi negeri (PTN) terus menjadi topik perbincangan. Menanggapi hal tersebut, Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Dr Mursalim Nohong SE MSI CRP CWM, memberikan pandangannya.
Menurut Mursalim, konsep pendidikan gratis tetap memerlukan biaya, namun ditanggung oleh negara. Anggaran pendidikan tidak hanya untuk operasional, tetapi juga harus mencakup kesejahteraan guru dan dosen, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, serta pembangunan sarana dan prasarana.
Oleh karena itu, Mursalim menekankan pentingnya pemerintah untuk memperkuat sumber pendapatan negara. Ia menyarankan agar pengelolaan sumber daya alam dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dapat dijadikan alternatif peningkatan pendapatan negara, alih-alih hanya mengandalkan kenaikan pajak.
“Jangan sampai pendidikan digratiskan tetapi kemudian pajak dinaikkan. Saya kira banyak sumber-sumber yang lain,” ujar Mursalim dalam program Ekonotalks Unhas TV yang bertajuk “Pemerintah Bakal Gratiskan Pendidikan TK-Perguruan Tinggi, Sanggupkah APBN Kita?” bersama Kautsar Ardiansyah, Rabu (7/10/2026), seperti dikutip dari laman Unhas TV.
Kualitas Pendidikan Tetap Prioritas
Lebih lanjut, Mursalim berpendapat bahwa isu pendidikan gratis hingga kuliah tidak hanya berfokus pada siapa yang menanggung biayanya, tetapi juga bagaimana menjaga kualitasnya. Ia mengingatkan bahwa pendidikan gratis merupakan investasi jangka panjang bagi negara, bukan sekadar pengeluaran.
Meskipun manfaatnya mungkin tidak langsung terlihat saat anggaran dikeluarkan, dampaknya diperkirakan akan muncul dalam beberapa tahun ke depan melalui peningkatan pendapatan masyarakat, produktivitas, hingga penerimaan negara.
Mursalim menambahkan, dalam menjaga kualitas, pemerintah harus memastikan kebijakan pendidikan gratis tidak hanya mencakup pembebasan biaya pendidikan. Pembiayaan juga harus responsif terhadap kebutuhan untuk menjaga kualitas guru dan dosen, menyediakan akses tenaga pendidik dan infrastruktur pendukung, serta meningkatkan kualitas sarana-prasarana, laboratorium, hingga akses internet.
Ia menjelaskan bahwa pembiayaan pada aspek-aspek tersebut sangat krusial, terutama bagi warga di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Dengan demikian, pemerataan pendidikan di daerah 3T dapat bermakna setara dengan kualitas pendidikan di wilayah yang lebih maju.
Menyongsong Era Kecerdasan Artifisial
Pendidikan berkualitas, menurut Mursalim, akan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan serta menjadi investasi untuk meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kualitas sumber daya manusia Indonesia menjelang tahun 2045.
Sementara itu, ia menilai perguruan tinggi perlu melakukan penyesuaian kurikulum agar relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan kompetensi masa depan yang semakin terdisrupsi oleh perkembangan kecerdasan artifisial (AI).
“Dia hanya seharusnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyelesaian sebuah pekerjaan,” tuturnya.
Komentar