Bupati Bolaang Mongondow Utara (Boltara), Sirajudin Lasena, terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Operasi ini diduga berkaitan dengan dugaan suap proyek jalan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, OTT tersebut dilaksanakan pada Senin (21/9) dan melibatkan penangkapan belasan orang. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan.
Bupati Ditangkap di Jakarta
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa para pihak yang terjaring OTT diamankan di beberapa lokasi. Bupati Sirajudin Lasena sendiri ditangkap di Jakarta. “Di mana dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim mengamankan sejumlah total 14 orang, yakni 5 orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut,” ujar Budi kepada wartawan, Senin (21/9).
Selain Bupati Sirajudin, penyidik KPK juga menangkap 13 orang lainnya. Empat orang diamankan di Jakarta bersama Bupati, delapan orang di Boltara, dan satu orang lainnya diamankan di Gorontalo. “Lima orang diamankan di Jakarta, salah satunya adalah Bupati Bolaang Mongondow Utara atau Bolmut, salah satu kabupaten di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian, delapan orang diamankan di wilayah Sulawesi Utaranya, di antaranya di Kabupaten Bolmut itu sendiri, dan satu orang lainnya diamankan di wilayah Gorontalo,” ungkap Budi.
Uang Ratusan Juta Disita
Dalam operasi tangkap tangan ini, KPK juga berhasil menyita bukti berupa uang tunai. Jumlah uang yang diamankan dari operasi ini mencapai ratusan juta rupiah. “Dalam peristiwa tangkap tangan ini, tim juga mengamankan barang bukti di antaranya uang tunai dalam bentuk rupiah dengan total senilai ratusan juta rupiah,” kata Budi.
Kepala Dinas hingga ASN Turut Diamankan
Total sebanyak 14 orang diamankan dalam OTT Bupati Boltara. Pihak-pihak yang terjaring dalam operasi ini terdiri dari berbagai latar belakang, termasuk Kepala Dinas, Aparatur Sipil Negara (ASN), hingga pihak swasta. “Untuk pihak-pihak yang diamankan ada Bupati, Kepala Dinas, kemudian ASN lain, dan juga pihak-pihak swasta,” ujar Budi.
KPK belum memberikan rincian lebih lanjut mengenai identitas pasti para pihak yang diamankan. Mereka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif oleh penyelidik KPK. “Nanti detailnya kami akan update karena memang ada yang diamankan di wilayah Sulawesi Utara, ada juga yang diamankan di wilayah Gorontalo ya. Nanti kami akan sampaikan detailnya,” sambung Budi.
Dugaan Suap Terkait Proyek Jalan
Hingga saat ini, KPK baru menginformasikan bahwa OTT Bupati Boltara ini berkaitan dengan dugaan suap proyek jalan. Dugaan tindak pidana korupsi ini terjadi pada proyek yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Boltara. “Berkaitan dengan proyek-proyek di kabupaten tersebut. Untuk proyeknya di antaranya terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan di Dinas PUPR,” kata Budi.
Para pihak yang diamankan masih berstatus sebagai terperiksa. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka lebih lanjut.