Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) memfasilitasi pertemuan dengan Wakil Bupati Karimun, Rocky Marciano Bawole, pada Jumat (18/9/2026). Pertemuan ini fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau.
Audiensi tersebut merupakan bagian dari koordinasi antara BNPP RI dan pemerintah daerah untuk membahas prioritas pembangunan di Karimun. Agenda diskusi mencakup pelayanan dasar, konektivitas, penguatan ekonomi masyarakat, serta isu keamanan di kawasan perbatasan.
Sekretaris BNPP RI, Makhruzi Rahman, menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar, terutama akses air bersih dan listrik, dalam pengelolaan kawasan perbatasan. Hal ini sejalan dengan tugas BNPP RI dalam mengoordinasikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di pulau-pulau perbatasan.
“Semua prioritas dari daerah, apalagi wilayah perbatasan, itu pada prinsipnya sama. Ini menyangkut masalah pelayanan dasar, air dan listrik. Di dalam Undang-Undang Perbatasan, BNPP itu juga mengoordinasikan masalah pemenuhan kebutuhan dasar di pulau-pulau perbatasan,” ujar Makhruzi.
Makhruzi juga memaparkan target dan capaian Rencana Aksi Program Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan (BWN-KP) Kabupaten Karimun tahun 2026. Program yang dibahas meliputi rehabilitasi sekolah, pembangunan sarana pemerintahan di perbatasan, pengembangan Bandar Udara Raja Haji Abdullah, serta pengembangan sektor pertanian dan perkebunan.
Selain pembangunan, BNPP RI menyoroti sejumlah persoalan pengelolaan perbatasan di Karimun. Isu-isu tersebut antara lain mobilitas Pekerja Migran Indonesia (PMI), jalur penyeberangan ilegal, potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO), serta penyelundupan barang seperti narkotika, rokok, balpres, dan pasir timah.
Makhruzi menegaskan perlunya penguatan sektor keamanan untuk mengantisipasi aktivitas ilegal dan memastikan lalu lintas orang serta barang di perbatasan berjalan sesuai ketentuan.
Sementara itu, Wakil Bupati Karimun Rocky Marciano Bawole memaparkan enam program unggulan daerah. Program tersebut mencakup peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang agama, pendidikan, dan kesehatan, penciptaan 5.000 lapangan kerja, peningkatan konektivitas, pemenuhan kebutuhan dasar air dan listrik, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Rocky menambahkan bahwa Karimun memiliki potensi ekonomi yang beragam, termasuk industri maritim, manufaktur, jasa, perdagangan dan logistik internasional, pariwisata, ekonomi kreatif, UMKM, perikanan, kelautan, serta pertambangan mineral.
Dengan posisinya yang berbatasan laut dengan Malaysia dan Singapura di Selat Malaka, Karimun memiliki peran strategis dalam pelayaran internasional, industri, logistik, kerja sama ekonomi lintas negara, serta pengembangan sektor kelautan dan perikanan.
Pemerintah Kabupaten Karimun mengusulkan sejumlah program prioritas untuk mendukung pembangunan pada 2027. Usulan tersebut meliputi pembangunan instalasi pengolahan lumpur tinja, jaringan baru perpipaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), revitalisasi Pasar Sri Karimun, pengamanan pantai Pongkar, dan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal.
Usulan lainnya termasuk peningkatan jalan nasional, penambahan armada laut, pengadaan speedboat ambulans laut, pemasangan lampu jalan, pembangunan seawall/SWRO, pengembangan Pos TNI AL, pembangunan gedung SD, pengadaan mobil pemadam kebakaran, serta pembangunan kolam renang.
Audiensi ini menjadi wadah koordinasi antara BNPP RI dan Pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelaraskan kebutuhan pembangunan daerah dengan agenda pengelolaan perbatasan. Pembahasan difokuskan agar pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, penguatan ekonomi, dan keamanan dapat menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah perbatasan Karimun.