Jakarta – Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) terus berupaya memperkuat kerja sama internasional dalam pengelolaan wilayah tapal batas negara. Upaya sinergi dengan negara-negara tetangga diwujudkan melalui forum Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang diselenggarakan di Jakarta.
Pertemuan strategis yang berlangsung di Kantor Sekretariat Tetap BNPP RI ini dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri yang juga menjabat sebagai Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian. Forum dialog tersebut mengusung tema penguatan kerja sama untuk memajukan kesejahteraan kawasan perbatasan.
Berbagai dinamika, tantangan, serta peluang strategis dalam pengelolaan perbatasan dibahas secara komprehensif dalam pertemuan tersebut. Indonesia sendiri diketahui memiliki garis perbatasan darat dengan tiga negara, yaitu Malaysia, Papua Nugini, dan Timor-Leste. Sementara itu, wilayah perairan Nusantara berbatasan langsung dengan enam negara lain, termasuk Singapura, Australia, Filipina, Vietnam, Thailand, dan India, serta Palau.
Sejumlah perwakilan diplomatik dari negara-negara tetangga hadir memenuhi undangan penting tersebut. Tamu kehormatan yang hadir meliputi Duta Besar dari Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, Vietnam, Singapura, dan Filipina. Selain itu, turut hadir pula Penasihat Australian Border Force untuk Indonesia serta Konselor Politik Kedutaan Besar India.
Dalam sambutannya, Menteri Tito Karnavian menekankan pentingnya menjaga hubungan baik dengan seluruh negara tetangga. Sinergi ini dinilai sebagai bagian krusial dalam mengkoordinasikan berbagai kementerian dan lembaga terkait yang bertugas di kawasan terluar Indonesia.
“Nomor satu tentu saja untuk melindungi kedaulatan negara, khususnya menjaga dan mengamankan batas wilayah kita,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Pengelolaan perbatasan melibatkan banyak unsur strategis, mulai dari aparat TNI, Polri, imigrasi, bea cukai, hingga otoritas karantina. BNPP RI saat ini juga mengemban tanggung jawab penuh atas pengelolaan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN). Jumlah pos pelayanan terpadu ini ditargetkan terus berkembang hingga mencapai 24 titik di masa mendatang.
Selain fokus pada penjagaan kedaulatan, institusi ini memiliki mandat untuk mengembangkan kawasan terluar guna merangsang pertumbuhan ekonomi nasional. Tito menegaskan bahwa orientasi pembangunan kini menjadikan area perbatasan sebagai prioritas utama.
“Perbatasan bukan lagi sekadar ‘halaman belakang’ Indonesia. Kami ingin menciptakan perbatasan sebagai ‘halaman depan’ negara,” kata Tito.
Menurut Tito, pengembangan kawasan terluar sangat membutuhkan komunikasi intensif dengan negara tetangga. Aktivitas perekonomian yang tumbuh di wilayah perbatasan diharapkan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua sisi. Interaksi lintas negara ini juga kental dipengaruhi oleh tingginya hubungan sosial, budaya, dan kekerabatan antarwarga setempat.
“Di Papua Nugini, warga negara Papua Nugini ada yang tinggal di wilayah perbatasan Indonesia, saya pernah bertemu dengan mereka. Dan beberapa orang Indonesia juga tinggal di Papua Nugini. Ini cukup unik bagi kami,” ucap Tito.
Penyelesaian berbagai persoalan wilayah juga selalu menjadi perhatian penting dalam tata kelola tapal batas negara. Tito sangat mengapresiasi dialog bersahabat yang telah terjalin dengan Malaysia, yang sukses menyelesaikan sejumlah sengketa wilayah.
“Pembicaraan yang bersahabat dan diskusi [pihak Malaysia] yang sangat produktif telah dilakukan, dan kami telah menyelesaikan sejumlah area sengketa. Tetapi sekarang kami sejujurnya sedang fokus pada Pulau Sebatik,” tutur Tito.
Pulau Sebatik memiliki karakteristik pengelolaan perbatasan yang sangat tersendiri karena daratannya terbagi antara Indonesia dan Malaysia. BNPP RI bersama kementerian terkait telah membentuk tim khusus guna merumuskan penyelesaian persoalan tersebut bersama pemerintah negeri jiran.
Ruang dialog melalui pertemuan Coffee Morning ini diharapkan mampu memperkuat komunikasi internasional secara berkelanjutan. Upaya kolaboratif tersebut difokuskan untuk menjaga batas negara sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan secara merata.