Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) bersama Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) menggelar pertemuan untuk membahas strategi percepatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan (3T). Forum yang dilaksanakan pada Rabu (23/9) lalu ini secara khusus menyoroti isu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), kondisi infrastruktur, serta tantangan geografis yang dihadapi.
Asisten Deputi Infrastruktur Pemerintahan BNPP RI, Bakri Siddiq, menjelaskan peran penting BNPP RI dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan MBG di kawasan perbatasan, terutama pada 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang telah beroperasi. “Kebetulan kami dari BNPP diberi kesempatan untuk menyampaikan strategi percepatan dan implementasi program Makan Bergizi Gratis, khususnya di daerah 3T,” ujar Bakri.
Bakri merinci bahwa dari 15 PLBN yang beroperasi, baru sekitar 50 persen yang telah menerima intervensi dari Badan Gizi Nasional (BGN). Hal ini mengindikasikan perlunya pemetaan lebih lanjut terhadap PLBN yang sudah memiliki sarana dan prasarana memadai untuk mendukung MBG. Ketersediaan infrastruktur dasar, seperti air bersih, dinilai menjadi salah satu faktor krusial yang menentukan kesiapan operasional SPPG dan cakupan pelayanannya.
Untuk mengatasi kendala operasional tersebut, koordinasi antar kementerian dan lembaga dianggap perlu. Tujuannya agar masalah yang muncul dapat segera diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan karakteristik wilayah masing-masing. Bakri juga menyoroti belum optimalnya operasional sejumlah SPPG di daerah 3T, yang memerlukan perhatian khusus mengingat perbedaan karakteristik geografis dan sosial di wilayah perbatasan.
“Jangan sampai berbeda antara SPPG di Jawa dan Sumatera dengan Papua. Karena kondisi geografis, tantangan geografis, budaya masyarakat, dan minat investor membuat SPPG di sana masih belum ideal,” ungkap Bakri. Ia menambahkan bahwa keterbatasan jumlah SPPG seringkali berkaitan dengan kondisi wilayah yang mengharuskan pelayanan dilakukan melalui SPPG terdekat, padahal kapasitas ideal penerima manfaat dirancang antara 2.500 hingga 3.000 orang.
Sementara itu, Kepala BSKDN, Yusharto Huntoyungo, menekankan bahwa MBG merupakan salah satu intervensi strategis pemerintah untuk menjamin akses pangan bergizi bagi masyarakat. Program ini masuk dalam prioritas nasional yang perlu menjangkau kelompok sasaran secara lebih luas dan merata.
Data awal dari Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menunjukkan tingkat kecukupan SPPG di daerah tertinggal baru mencapai 10,78 persen dari jumlah ideal yang dibutuhkan. “Perlakuan implementasi program MBG di daerah 3T akan memiliki pendekatan yang sangat berbeda jika dibandingkan dengan pendekatan yang dilakukan di daerah non-3T,” jelas Yusharto.
Wilayah 3T dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk kerentanan rantai pasok, keterbatasan infrastruktur dasar seperti air bersih dan listrik, serta minimnya tenaga gizi terlatih. Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan landasan hukum yang mendukung, seperti Keputusan Kepala BGN Nomor 58.1 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis di Wilayah Terdepan, Terluar, dan Tertinggal, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.5.7/4072/SJ tentang Pembentukan Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis di Daerah.
BNPP RI juga memiliki Keputusan Kepala BNPP Nomor 35.04-705 Tahun 2025 tentang Kecamatan Pengelolaan Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan Tahun 2025-2029. Masukan dari para pemangku kepentingan dan pakar akan menjadi bahan penting dalam merumuskan alternatif strategi dan rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan karakteristik wilayah.
Dengan pendekatan yang disesuaikan kondisi setempat, pelaksanaan MBG di kawasan perbatasan diharapkan dapat menjangkau masyarakat dan penerima manfaat secara lebih merata. “Dengan pendekatan yang disesuaikan kondisi setempat, pelaksanaan MBG di kawasan perbatasan diharapkan dapat menjangkau masyarakat dan penerima manfaat secara lebih merata,” tutupnya.