Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI) tengah memetakan penguatan konektivitas jalan di Provinsi Papua Selatan yang menghubungkan wilayah Merauke-Yetetkun-Butmabin dengan negara tetangga, Papua Nugini (PNG). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan aktivitas ekonomi di kawasan strategis tersebut.
Pembahasan yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua Selatan ini mencakup pemetaan infrastruktur yang ada, identifikasi kebutuhan konektivitas, serta dukungan sarana transportasi yang krusial bagi pengembangan wilayah perbatasan. Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menekankan pentingnya koridor ini sebagai bagian dari sistem konektivitas kawasan perbatasan yang lebih luas.
“Konektivitas koridor ini perlu dilihat sebagai bagian dari sistem konektivitas kawasan perbatasan. Karena itu, pembahasannya tidak hanya mengenai pembangunan ruas jalan, tetapi juga keterhubungannya dengan pelayanan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan simpul lintas batas,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulisnya.
Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Menteri Dalam Negeri selaku Kepala BNPP RI, Muhammad Tito Karnavian, untuk memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan PNG, khususnya di sektor infrastruktur dan konektivitas lintas batas. Fokus pembahasan mencakup kualitas jalan, akses menuju Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun, kondisi jembatan, hambatan geografis, hingga kebutuhan peningkatan kapasitas jalan.
Selain itu, forum ini juga mengkaji kesiapan Yetetkun-Butmabin sebagai gerbang lintas batas dan keterhubungannya dengan sistem transportasi serta perdagangan kedua negara. Pengembangan koridor ini juga mempertimbangkan potensi jalur logistik dan infrastruktur pendukung yang terhubung dengan pusat kegiatan ekonomi.
Dari sisi PNG, penguatan konektivitas melalui Butmabin Border Post, yang direncanakan menjadi mitra PLBN Yetetkun, berkaitan dengan kebutuhan jalur alternatif distribusi bahan bakar minyak (BBM) ke kawasan pertambangan Ok Tedi Mining Limited (OTML). Jalur logistik OTML saat ini menghadapi kendala akibat penurunan debit Sungai Fly yang dipicu fenomena El Nino, sehingga berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi.
Aspek logistik menjadi perhatian utama, termasuk potensi pasokan BBM dari Indonesia ke PNG melalui skema kerja sama business-to-business (B-to-B) antara OTML dan Pertamina. Skema ini akan dikaji lebih lanjut dengan mempertimbangkan kesiapan infrastruktur, koridor, mekanisme perdagangan lintas batas, serta kebutuhan pengguna.
Nurdin menambahkan bahwa keterlibatan pemangku kepentingan dari PNG, termasuk OTML, sangat penting untuk memetakan kebutuhan konektivitas berdasarkan aktivitas pengguna dan kegiatan ekonomi di wilayah mereka. “Koordinasi lintas pihak diperlukan agar pengembangan koridor ini dapat melihat kebutuhan dari kedua sisi perbatasan. Dengan demikian, hasil asesmen nantinya dapat menjadi dasar dalam merumuskan penanganan yang terintegrasi,” jelasnya.
Sebagai langkah selanjutnya, BNPP RI akan melakukan peninjauan langsung ke koridor Merauke-Yetetkun-Butmabin. Hasil peninjauan ini akan menjadi dasar koordinasi bersama kementerian/lembaga terkait dan Pemerintah Provinsi Papua Selatan untuk memetakan kebutuhan penanganan infrastruktur dan konektivitas.
Penguatan konektivitas ini diharapkan dapat meningkatkan keterhubungan antarkawasan, memperluas akses pelayanan masyarakat, serta menunjang aktivitas ekonomi di perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Forum tersebut dipimpin oleh Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, serta dihadiri perwakilan dari berbagai kementerian/lembaga terkait.