Jakarta – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, mengklaim program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil menurunkan angka siswa yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar secara signifikan. Penurunan tersebut diklaim terjadi dari angka 56 persen menjadi 16 persen.
“Alhamdulillah, dengan adanya program MBG ini, dari 56 persen peserta didik yang berangkat ke sekolah dalam keadaan lapar, turun 50 persen menjadi 16 persen,” kata Sudaryono, dikutip dari laman resmi BGN, Jumat (16/10/2026). Ia berharap angka ini dapat terus menurun hingga nol, sehingga tidak ada lagi anak-anak yang mengalami kelaparan saat memulai aktivitas belajar di sekolah.
Lebih lanjut, Sudaryono menyatakan bahwa program MBG juga menunjukkan dampak positif terhadap pola konsumsi pangan peserta didik. Peningkatan terlihat terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani serta konsumsi buah dan sayur di kalangan siswa.
Tingkat Konsumsi Protein Hewani dan Sayur Meningkat
Data yang dimiliki BGN menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam konsumsi protein hewani pada siswa. Angka ini diklaim melonjak dari 26 persen sebelum program berjalan menjadi 84 persen setelah MBG diimplementasikan. Sudaryono menekankan pentingnya protein hewani, seperti telur, ikan, ayam, dan daging, untuk mendukung tumbuh kembang optimal anak usia sekolah.
Selain protein hewani, pola konsumsi buah dan sayur juga mengalami peningkatan. Tingkat konsumsi yang sebelumnya berada di angka 65 persen dilaporkan meningkat menjadi 90 persen pasca-pelaksanaan MBG. “Jadi, konsumsi protein hewani anak-anak kita meningkat dari 26 persen menjadi 84 persen. Masih ada 16 persen anak-anak yang wilayahnya belum tersentuh MBG. Ini menjadi tanggung jawab kami agar mereka sesegera mungkin mendapatkan haknya, yaitu makanan bergizi gratis di sekolah masing-masing,” paparnya.
Tantangan dan PR Program MBG
Meskipun BGN melaporkan dampak positif, isu keracunan terkait menu MBG masih menjadi perhatian. Berdasarkan data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), tercatat ada 43.838 korban dugaan keracunan di 36 provinsi sejak program diluncurkan pada 6 Januari 2025 hingga pertengahan Agustus 2026. Angka ini terus bertambah dengan laporan kasus keracunan susulan di September dan awal Oktober 2026.
Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pada 2025 mengungkapkan bahwa keracunan seringkali disebabkan oleh kontaminasi bakteri seperti Salmonella, E. coli, dan Bacillus cereus. Sementara itu, Kementerian Kesehatan mengaitkan berbagai kejadian dengan kontaminasi akibat masalah sanitasi dapur, demikian dilansir Transparency International.
Menanggapi kejadian tersebut, BGN telah mengambil langkah-langkah perbaikan, termasuk mencopot kepala SPPG, men-suspend SPPG, dan tindakan administratif lainnya. Kepala BGN menegaskan bahwa kelalaian dalam pelaksanaan MBG tidak akan ditoleransi.
Di sisi lain, BGN terus berupaya memperluas jangkauan program dengan membangun dapur MBG di sejumlah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah dengan prevalensi stunting tinggi. Terbaru, 980 Sekolah Penyelenggara Pangan Gizi (SPPG) di wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Bali diaktivasi secara serentak di 16 provinsi pada Rabu (14/10/2026). Sebanyak 691 SPPG berada di Sumatera, sementara 289 SPPG lainnya tersebar di Kalimantan dan Bali.
“Di minggu yang lalu kita telah mengaktivasi 480 dapur di wilayah 3T dan tinggi sekali dilanjutkan kemudian di minggu ini kita lakukan hal yang sama untuk wilayah Bali, Kalimantan dan Pulau Sumatera totalnya ada 980 SPPG diresmikan secara serentak di 16 provinsi, pusatnya di sini di Aceh Besar di Provinsi Aceh,” ungkap Sudaryono.
Untuk tahun 2026, BGN memiliki alokasi anggaran sebesar Rp 229 triliun dengan target pembangunan 33.000 dapur dan menjangkau hampir 60 juta penerima manfaat.
Komentar