Jakarta – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat atau yang akrab disapa Rerie, memberikan peringatan terkait gagasan ekonomi budaya sirkular (CCE) yang digagas pemerintah. Menurutnya, konsep CCE berisiko hanya menjadi wacana jika tidak disertai dengan perlindungan yang nyata bagi para penjaga warisan budaya.
Rerie menekankan bahwa pembangunan ekonomi budaya sirkular tidak dapat dilakukan secara instan atau melompat-lompat. Ia berpendapat bahwa prosesnya harus dimulai dari unit paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas di tingkat desa. “Ekonomi budaya sirkular tidak bisa dibangun secara melompat-lompat. Harus ada tahapan yang terukur, dimulai dari unit paling dasar, yaitu keluarga dan komunitas di desa,” ujar Rerie dalam keterangannya, Kamis (24/9).
Ia menegaskan bahwa di balik narasi besar mengenai budaya sebagai mesin ekonomi, terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan, yaitu terputusnya regenerasi perajin dan pelaku budaya tradisional. Kearifan lokal yang berharga seperti membatik, menenun, dan mengukir tidak lagi secara otomatis diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
“Tanpa upaya membumikan gagasan ini, kata sirkular hanya akan berputar di atas kertas, tidak pernah sampai kepada mereka yang benar-benar memegang aset budaya,” tegas Rerie.
Menurut Rerie, sejumlah langkah bertahap perlu dijalankan secara terhubung. Tahapan tersebut meliputi keluarga yang menghidupkan kembali keterampilan dasar, desa yang membangun jejaring antarkomunitas, daerah yang membentuk klaster industri, dan seluruh proses ini harus bermuara pada sistem ekonomi kreatif nasional yang berpihak kepada pelaku di akar rumput.
Lebih lanjut, Rerie menekankan bahwa langkah-langkah tersebut harus terikat pada kerangka kebijakan dan anggaran yang jelas. “Tanpa payung kebijakan dan anggaran yang terukur, CCE hanya akan menjadi judul seminar,” tambahnya.
Sebagai perbandingan, Rerie merujuk pada pendekatan yang dilakukan Korea Selatan. Pemerintahan Lee Jae Myung menargetkan pasar K-culture senilai 400 triliun won pada tahun 2030, dengan dukungan dana kebijakan konten senilai 731,8 miliar won serta insentif fiskal yang terstruktur.
Rerie menilai Pemerintah Korea tidak sekadar mengimbau, tetapi membangun ekosistem ekonomi budaya dari hulu ke hilir. “Pendekatan itu menunjukkan bahwa transformasi budaya menjadi mesin ekonomi membutuhkan intervensi fiskal terukur, bukan sekadar imbauan,” ujarnya.
Pada akhirnya, Rerie menyimpulkan bahwa CCE bukan sekadar soal narasi besar tentang budaya sebagai kekuatan ekonomi, melainkan merupakan ujian atas kehadiran negara bagi mereka yang selama ini menjaga warisan leluhur dengan tangan dan hidupnya sendiri. “Ketika perajin terakhir di sebuah desa menutup pintu rumah untuk selamanya, tidak ada kebijakan yang bisa menghidupkan kembali tangan-tangan yang telah hilang itu,” pungkas Rerie.