Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus mendesak pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan akselerasi dalam upaya penanggulangan tuberkulosis (TB). Menurutnya, penyakit ini tidak hanya memberikan dampak negatif pada aspek kesehatan, tetapi juga berpotensi mengganggu produktivitas, perekonomian, serta meningkatkan angka kemiskinan dan pengangguran.
Pernyataan ini disampaikan Wiyagus saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan di RSUP Dr. Kariadi, Kota Semarang, pada Rabu (16/9/2026).
“Kalau tidak ditangani dengan baik apapun profesinya akan terganggu. Kenapa? Karena pengobatannya bagi (pasien yang) suspek saja (bisa) sampai enam bulan,” ujar Wiyagus dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026). Ia menjelaskan bahwa lamanya proses pengobatan TB dapat menyebabkan pasien kehilangan waktu produktif dan tidak dapat menjalankan pekerjaan mereka secara optimal untuk sementara waktu.
“Jadi, hampir 26 persen lah kehilangan pekerjaan atau berhenti bekerja sementara, ya. Karena waktu pengobatannya cukup panjang,” kata Wiyagus.
Menyadari dampak tersebut, Wiyagus menekankan krusialnya peran Pemda dalam mendukung percepatan penanggulangan TB. Ia mengambil contoh keberhasilan penanganan COVID-19 yang melibatkan kolaborasi antara pemerintah dan tenaga kesehatan. Pengalaman ini, menurutnya, menegaskan pentingnya kerja sama yang solid antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi persoalan kesehatan.
Ia menambahkan bahwa dukungan Pemda perlu direalisasikan melalui perencanaan dan pelaksanaan program yang konkret di tingkat daerah. Wiyagus juga menyoroti pentingnya pemanfaatan sistem Desa Siaga sebagai strategi memperkuat keterlibatan pemerintahan hingga ke lapisan masyarakat.
Desa Siaga merupakan konsep reorientasi pelayanan kesehatan yang bertujuan untuk mendorong partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa agar mampu mencegah serta mengatasi masalah kesehatan secara mandiri. “Kota Semarang, ya, (desa siaga yang sudah ada) hampir 92 persen. Nah ini, ini benar-benar, ya, dan Desa Siaga ini bukan seputar sebutan, tetapi ada SKB bersama, (yaitu) Surat Keputusan Bersama antara tiga kementerian (terdiri dari) Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Desa. Ya, jadi ini ditangani oleh ketiga kementerian,” jelas Wiyagus.
Dalam rangka memperkuat implementasi di daerah, Wiyagus menyampaikan komitmen untuk terus menjaga koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah sebelum pelaksanaan kegiatan di lapangan. Koordinasi ini diharapkan dapat memastikan adanya pemahaman dan langkah yang selaras antara pemerintah pusat dan daerah sebelum program dijalankan langsung kepada masyarakat.
Oleh karena itu, Wiyagus menekankan agar upaya penanggulangan TB difokuskan secara langsung kepada masyarakat dan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial. Ia mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kerja sama guna memastikan upaya penanggulangan TB dapat berjalan secara efektif di lapangan.
Wiyagus menutup dengan ajakan kepada seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dalam menghadapi tantangan penanggulangan TB di masa mendatang. “Kita tidak butuh superman, ya. Kita butuhnya super team,” pungkasnya.