Jakarta – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mendorong agar penguatan Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dilakukan secara konsisten. Langkah ini merupakan bagian dari upaya untuk memperluas akses masyarakat terhadap bahan bacaan serta membangun budaya literasi yang kuat.
Lestari menjelaskan bahwa TBM memiliki peran lebih dari sekadar tempat penyimpanan buku. “TBM merupakan infrastruktur literasi warga yang membuka ruang belajar, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau perpustakaan dan layanan pendidikan secara memadai,” ujarnya dalam sebuah keterangan pada Minggu (20/9/2026).
Ia menekankan bahwa langkah nyata harus segera diambil untuk menjaga keberlanjutan TBM. Selama ini, banyak TBM yang tumbuh dan dikelola secara swadaya oleh masyarakat. “Jangan biarkan TBM mati perlahan karena kekurangan buku dan dukungan operasional. Negara dan seluruh pemangku kepentingan harus hadir untuk memastikan ruang-ruang belajar masyarakat ini tetap hidup,” tegas Lestari.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam ASPIRASI: Publikasi Hasil Pengabdian dan Kegiatan Masyarakat, Volume 4 Nomor 4, Juli 2026, memperkuat pandangan ini. Survei terhadap 172 pengelola TBM di 27 provinsi menunjukkan bahwa 49% TBM memiliki lebih dari 30 pembaca anak, sementara 39% TBM melayani 30-60 pembaca remaja dan dewasa. Temuan ini mengindikasikan bahwa TBM masih sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat.
Namun, tingginya minat baca masyarakat belum diimbangi dengan ketersediaan bahan bacaan yang memadai. Survei yang sama mengungkapkan bahwa 58% pengelola TBM menilai koleksi buku mereka belum memadai, dan hanya 18% yang merasa koleksinya sudah cukup.
Menanggapi kesenjangan ini, Lestari menilai perlunya kebijakan yang terencana. “Minat membaca itu ada. Masyarakat datang dan anak-anak membutuhkan bahan bacaan. Persoalannya, ruang baca yang mereka datangi tidak memiliki koleksi yang cukup dan terus diperbarui,” tuturnya.
Ia mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk membangun skema dukungan yang berkelanjutan bagi TBM. Dukungan ini tidak hanya terbatas pada pengadaan buku, tetapi juga mencakup peningkatan kapasitas pengelola, penyediaan ruang yang layak, serta pengembangan program literasi yang relevan dengan kebutuhan lokal.
Lestari juga menekankan peran penting pemerintah daerah dalam memperkuat TBM, mengingat kewenangan dan sumber pembiayaan yang mereka miliki. “Pemerintah daerah harus memandang TBM sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan pembangunan manusia di daerahnya, bukan sekadar kegiatan sukarela masyarakat,” tegasnya.
Selain dukungan pemerintah, ia mendorong keterlibatan aktif dari dunia usaha, penerbit, perguruan tinggi, pegiat literasi, dan komunitas melalui kemitraan yang konkret. Skema pendanaan TBM dapat diperkuat melalui integrasi anggaran pemerintah pusat dan daerah, dana desa sesuai ketentuan, serta program tanggung jawab sosial perusahaan.
Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem ini juga berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan fiskal yang masih membebani biaya produksi dan distribusi buku, termasuk bahan baku kertas, agar harga buku dapat lebih terjangkau.
“Pembiayaan TBM tidak dapat terus bergantung pada satu sumber. Harus dibangun ekosistem gotong royong yang terukur, transparan, dan berkelanjutan,” imbuhnya.
Lestari menegaskan bahwa TBM merupakan aset penting untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memperluas kesempatan belajar sepanjang hayat. “Gerakan literasi tidak boleh berjalan sendiri-sendiri dan saling menunggu. Literasi adalah fondasi bagi lahirnya manusia yang mampu berpikir merdeka dan bangsa yang berdaulat,” pungkasnya.