JAKARTA – Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP RI), Muhammad Tito Karnavian, menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-16 BNPP RI sebagai momentum krusial untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Evaluasi ini bertujuan mengidentifikasi capaian yang telah diraih, mengukur kekurangan yang ada, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan demi memastikan pelaksanaan tugas BNPP RI berjalan lebih terarah di masa mendatang.
“Kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi. Apa yang kira-kira plus yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” ujar Tito dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9/2026).
Salah satu capaian signifikan yang disoroti Tito adalah pembangunan dan pengoperasian 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di berbagai kawasan perbatasan Indonesia. Keberadaan PLBN ini dinilai tidak hanya vital untuk fungsi pelayanan lintas batas, tetapi juga berperan sebagai representasi Indonesia di wilayah-wilayah terdepan.
Menteri Dalam Negeri ini mengapresiasi pembangunan dan perbaikan PLBN yang dinilainya berhasil mengubahnya menjadi gerbang sekaligus etalase bangsa Indonesia. Lebih lanjut, Tito menambahkan bahwa berdasarkan pengamatannya, tata kelola di kawasan perbatasan tersebut secara umum telah berjalan cukup baik.
“Ini membanggakan kita karena betul-betul menjadi gerbang, menjadi etalase bangsa Indonesia dengan perbaikan dan renovasi pos lintas batas. Sejauh ini yang saya tahu, tata kelolanya juga cukup baik,” katanya.
Selain pembangunan PLBN, Tito juga memberikan apresiasi atas berbagai program BNPP RI yang telah dilaksanakan di kawasan perbatasan. Di antaranya adalah keterlibatan dalam penanganan bencana di beberapa kabupaten perbatasan di Sumatera serta upaya penyelesaian sengketa perbatasan di Sebatik.
Namun, di samping capaian tersebut, Tito secara objektif menyampaikan sejumlah area yang masih memerlukan perbaikan. Salah satu poin utama adalah penguatan kapasitas BNPP RI sebagai lembaga koordinasi. Ia menekankan perlunya BNPP mampu secara efektif mengoordinasikan berbagai kementerian/lembaga serta pemangku kepentingan lainnya dalam upaya pembangunan kawasan perbatasan.
“Saya juga harus objektif untuk menyampaikan hal-hal yang menurut saya masih belum berjalan secara maksimal. Di antaranya adalah belum mampunya BNPP untuk menjadi coordinating agency yang bisa mengoordinasikan semua stakeholder, kementerian/lembaga, dalam rangka untuk membangun daerah perbatasan,” ungkapnya.
Penguatan ini, menurut Tito, mencakup peningkatan kemampuan dalam menyusun program kerja yang terintegrasi serta mengoordinasikan dukungan anggaran. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan tidak bersifat sektoral dan lebih menjawab kebutuhan riil di lapangan.
Selain itu, evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program-program kementerian/lembaga di kawasan perbatasan juga perlu dioptimalkan. Langkah ini penting untuk memastikan sinergi dan kesesuaian berbagai program pembangunan dengan kebutuhan spesifik kawasan perbatasan.
Tito menegaskan bahwa fokus pembangunan kawasan perbatasan tidak boleh hanya terbatas pada pengelolaan batas negara semata. Ia berpandangan bahwa arah pembangunan harus diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sekaligus memperkuat pertahanan negara.
“Kita ingin menjadikan daerah perbatasan sebagai bukan backyard (halaman belakang), tapi menjadi front yard (halaman depan) dan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, pemerataan keadilan untuk meningkatkan kesejahteraan warga, yang akan berimplikasi kepada sistem pertahanan negara di garis perbatasan,” ujarnya.
Tito juga menyoroti pentingnya publikasi kinerja dan kegiatan BNPP RI melalui berbagai kanal media. Ia meyakini bahwa keterbukaan informasi merupakan elemen vital bagi lembaga publik dalam membangun legitimasi dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.
“Di negara demokrasi seperti Indonesia ini, semua lembaga dan swasta di negara demokrasi, kunci utamanya untuk bisa survive itu adalah mendapatkan public legitimacy, dukungan publik, dukungan rakyat, dan mendapatkan public consent, restu dari rakyat untuk kita bisa bekerja,” tuturnya.
Dalam refleksinya, Tito mengibaratkan pentingnya kerja sama organisasi dengan analogi ‘group tent’ atau teori tenda kelompok. Ia menjelaskan bahwa sebuah tenda hanya akan berdiri kokoh jika seluruh elemen di dalamnya turut berkontribusi menopangnya.
“Dirgahayu Badan Nasional Pengelola Perbatasan yang ke-16. Teruslah bekerja keras untuk menjaga kedaulatan dan membangun beranda depan negara kita,” pungkas Tito.
Peringatan HUT ke-16 BNPP RI turut dimeriahkan dengan penyerahan Satyalancana Karya Satya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) serta pemberian santunan dan paket sembako bagi anak yatim piatu. Rangkaian kegiatan ini menjadi ajang refleksi sekaligus upaya penguatan komitmen BNPP RI untuk terus hadir dan berkontribusi bagi masyarakat di kawasan perbatasan.
Sebagai informasi, BNPP RI secara resmi terbentuk pada 17 September 2010, berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pembentukan lembaga ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengelola batas wilayah negara dan kawasan perbatasan secara terpadu.