JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya menyatakan pemerintah secara aktif memantau dinamika pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Koordinasi terus dijalin dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mencermati berbagai usulan yang datang dari partai politik mengenai mekanisme pemilihan umum di masa mendatang.
Pemerintah tengah menyiapkan substansi untuk isu-isu strategis yang berpotensi muncul dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima Arya mengungkapkan bahwa pihaknya mengikuti perkembangan wacana di kalangan pimpinan partai politik, termasuk isu krusial seperti presidential threshold dan parliamentary threshold. “Tentu ada isu-isu strategis yang kami siapkan juga substansinya. Kami mengikuti juga pembahasan-pembahasan di antara pimpinan partai politik. Ada isu-isu terkait dengan, presidential threshold, parliamentary threshold,” ujar Bima di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Meskipun demikian, Bima Arya menekankan bahwa wacana-wacana yang beredar saat ini masih bersifat informal. Pemerintah masih menantikan agenda resmi dari DPR RI untuk memulai pembahasan RUU Pemilu secara formal. “Kami masih menunggu agenda untuk dilakukan pembahasan secara resmi, tapi semua isu strategis itu tentu kami juga harus siapkan ya, bagaimana posisi pemerintah di situ,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bima Arya menyoroti pentingnya keseimbangan antara efektivitas pemerintahan dan prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemilu. Ia berpendapat bahwa pemerintah dan koalisi partai harus mampu berjalan secara efektif. “Ya penting kita untuk mengantisipasi suara yang terbuang, tapi di sisi lain, pemerintahan kan juga harus efektif. Koalisi juga harus efektif, ya. Harus ada mekanisme pemerintahan yang membuat pemerintahan membangun sistem checks and balances,” tuturnya.
Beberapa model usulan terkait pemilu memang telah mengemuka belakangan ini. Salah satunya adalah gagasan ‘dapil nasional’ yang diajukan oleh Partai Demokrat. Selain itu, terdapat pula usulan mengenai parliamentary threshold dengan kisaran angka 5 hingga 7 persen. Angka ini muncul setelah pertemuan para petinggi partai koalisi pemerintah yang memiliki perwakilan kursi di parlemen.