JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman melakukan peninjauan langsung terhadap kesiapan pengoperasian Jaringan Gas Bumi Rumah Tangga (Jargas) yang dibangun menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Target ambisius 1 juta sambungan rumah tangga ditargetkan rampung pada tahun 2028.
Kunjungan ini mencakup peninjauan di lokasi Metering Regulating Station (MRS) Jargas, dilanjutkan dengan dialog bersama masyarakat calon penerima manfaat. Dudung didampingi oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani, Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Jargas Kementerian ESDM Agung Kuswandono, serta Direktur Infrastruktur dan Teknologi PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN) Herry Murahmanta.
“Pada hari ini saya memastikan untuk hadir dalam rangka kesiapan pengoperasian Jargas atau jaringan gas bumi rumah tangga yang dibangun melalui APBN di Kabupaten Gresik,” ujar Dudung Abdurachman dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (18/9/2026).
Ia menjelaskan bahwa KSP berperan dalam rangkaian rapat koordinasi debottlenecking untuk mengatasi hambatan-hambatan atau mempercepat proses yang selama ini tertunda dalam pembangunan Jargas.
Langkah ini diambil untuk memastikan tercapainya target 119.379 sambungan rumah (SR) di 15 kabupaten/kota pada tahap 2025-2026. Progres fisik pembangunan Jargas di Gresik sendiri telah mencapai 95,4 persen, melampaui rencana sebesar 4,6 persen.
Dudung Abdurachman merinci, “Kendala perizinan selama ini yang menahan pengoperasian sudah terselesaikan. Persetujuan lingkungan hidup UKL-UPL juga telah terbit untuk kedua kabupaten, rekomendasi teknis ruas jalan Kabupaten Gresik telah dikeluarkan, dan rekomendasi teknis perlintasan sungai juga telah ditandatangani.” Ia menambahkan bahwa penyelesaian ini tidak terlepas dari respons cepat Bupati Gresik dan Gubernur Jawa Timur.
Program prioritas nasional Jargas rumah tangga ini merupakan bagian integral dari upaya mencapai target 1 juta sambungan rumah. Kabupaten Gresik mendapat alokasi 7.363 sambungan rumah, sementara Kabupaten Sidoarjo sebanyak 7.223 sambungan rumah, sehingga total alokasi untuk kedua kabupaten mencapai 14.586 sambungan rumah.
“Kunjungan kali ini adalah tugas saya mengawal program prioritas nasional sesuai arahan Bapak Presiden, khususnya mengawal swasembada energi dan pengurangan ketergantungan pada impor LPG. Program ini sejalan dengan Program Kerja Prioritas Nasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, dan pembangunan jaringan gas perkotaan berstatus Proyek Strategis Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025,” jelas Dudung.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, serta pemerintah kabupaten atas dukungan percepatan perizinan. Apresiasi khusus juga diberikan kepada Kementerian ESDM, khususnya Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, sebagai perencana dan pelaksana program.
Setelah proses perizinan tuntas, Dudung meminta fokus beralih ke tahap pengoperasian. Ia meminta Kementerian ESDM segera menetapkan badan usaha pengelola dan menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, SKK Migas memastikan alokasi gas dan titik serah, serta BPH Migas menyiapkan harga gas rumah tangga yang dipastikan lebih murah dibandingkan LPG tabung 3 kilogram.
“Pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Karena itu, dukungan setiap kementerian dan lembaga tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel. Tujuannya untuk mengurangi impor LPG,” ujar Dudung.
Ia menyebutkan bahwa sekitar 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi melalui impor. Dengan tersedianya 14.586 sambungan rumah di Gresik dan Sidoarjo, konsumsi LPG 3 kilogram bersubsidi diperkirakan berkurang sekitar 36,6 ribu tabung per bulan.
Dudung menilai program ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian warga setempat dan meringankan beban masyarakat. “Otomatis kalau misalnya gas itu dengan harga yang tadi saya sebutkan Rp 70 ribu terutama bagi perekonomian, UMKM, yang kemudian akhirnya cuma Rp20 ribu ini akan sangat membantu, artinya meringankan beban masyarakat. Mudah-mudahan ke depannya lagi akan dikembangkan semakin banyak Jargas,” katanya.
Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa jaringan gas rumah tangga ini juga akan mempermudah masyarakat, terutama saat membutuhkan gas secara mendadak di malam hari ketika sulit memperoleh LPG tabung 3 kilogram akibat toko yang sudah tutup.
Menurutnya, yang terpenting adalah harga gas melalui jaringan pipa ini lebih murah dan akan berdampak langsung pada perekonomian masyarakat. Dudung optimistis program 1 juta sambungan rumah bisa rampung pada 2028 mendatang.
“2028. 2028 selesai,” tegas Dudung.
Dudung menegaskan bahwa pembangunan jaringan gas akan terus berlanjut menuju sasaran 1 juta sambungan rumah. Pihaknya akan terus mengawal lintas kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan sisa perizinan, menetapkan badan usaha pengelola, menerbitkan izin usaha niaga gas bumi, menetapkan alokasi gas dan titik serah, serta menetapkan wilayah jaringan distribusi dan harga gas rumah tangga hingga seluruh sambungan rumah beroperasi.
“Dukungan setiap kementerian dan lembaga terkait tetap dibutuhkan agar perizinan pada lokasi berikutnya disiapkan sejak perencanaan dan diproses secara paralel, sehingga impor LPG berkurang dan akses masyarakat terhadap energi semakin mudah,” pungkasnya.
Acara tersebut turut dihadiri Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah; jajaran Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Arif Rahman, Alfred Denny Djoike Tuejeh, Budi Pramono, dan Dedi Solihin; serta jajaran Tenaga Ahli Utama KSP Saiful Rachiman, Nurwahidi, dan tenaga ahli KSP lainnya.