JAKARTA – PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI kembali mengusulkan opsi impor kereta rel listrik (KRL) bekas pakai dari Jepang sebagai solusi darurat. Langkah ini diambil untuk mengatasi potensi krisis armada KRL di wilayah Jabodetabek yang diproyeksikan terjadi antara tahun 2026 hingga 2029.
Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menjelaskan bahwa sebagian besar armada KRL yang beroperasi saat ini sudah memasuki usia pensiun. Banyak di antaranya harus dikonservasi karena faktor usia dan demi menjaga keselamatan operasional. “Kereta Jepang ini sudah 45 tahun (di tahun 2028). Ketika trainset-trainset kita ini sudah berumur 45 tahun, 45 tahun ini kita sudah tidak bisa lagi. Satu, sparepart sudah tidak ada. Yang kedua, secara metal dia sudah mulai fatigue (kelelahan logam),” ujar Bobby dalam rapat dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Senin (23/9/2026).
KAI memproyeksikan sedikitnya 87 trainset KRL perlu diganti hingga tahun 2031. Pada tahun 2026, KAI diperkirakan akan kekurangan 22 trainset akibat keterlambatan pengiriman armada baru dan keharusan mengkonservasi 13 trainset lama. Sementara itu, kapasitas produksi PT INKA (Persero) sebagai industri dalam negeri belum mampu memenuhi lonjakan kebutuhan tersebut secara mendadak, meskipun ada upaya peningkatan kapasitas melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) hingga 15-16 trainset per tahun.
Bobby menilai impor KRL bekas yang telah diperbarui atau refurbished merupakan cara paling realistis untuk menambal kekurangan armada dalam waktu cepat. “Jadi salah satunya yang kami akan usulkan itu adalah kita tambal dulu, Pak, dengan melakukan impor, ya, itu kereta-kereta yang tidak baru. Yang memang secara historis ini bagus, kemudian sudah melakukan refurbishment Pak, kayak pesawat-lah gitu,” jelasnya.
Menanggapi usulan tersebut, Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan dukungan melalui kesimpulan rapat. “Memenuhi kebutuhan kapasitas angkutan perkeretaapian khususnya KRL Jabodetabek dengan meningkatkan industri lokal dan melakukan impor rangkaian kereta dan set bukan baru yang terintegrasi dan berkelanjutan,” ucap Andre saat membacakan kesimpulan rapat.
Namun, Andre menekankan pentingnya sinergi dengan PT INKA untuk tetap memperkuat industri dalam negeri. “Melakukan pengadaan sarana bukan baru sebagai solusi transisi dengan tetap memperkuat sinergi bersama PT INKA dengan meningkatkan (TRL) teknologi readiness level dan manufacturing readiness level PT INKA secara proper level 9 dalam kapasitas kualitas teknologi dan daya saing industri nasional,” tambahnya.
Secara terpisah, Kapoksi PKB Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, menyoroti rencana impor KRL bekas pakai tersebut. Ia meminta agar rangkaian kereta yang didatangkan ke Indonesia dipastikan aman dan laik untuk digunakan. “Kalau pemerintah memutuskan impor KRL, jangan sekadar berpikir bagaimana kereta bisa cepat datang. Yang harus dipastikan adalah apakah kereta tersebut benar-benar aman, laik operasi, sesuai dengan kondisi infrastruktur kita dan memberikan kenyamanan kepada penumpang,” kata Rivqy kepada wartawan, Sabtu (26/9).
Rivqy mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan aspek keselamatan, kelaikan teknis, serta kesesuaian dengan infrastruktur dan sistem persinyalan. Ia juga menegaskan bahwa impor tidak boleh sampai melemahkan industri perkeretaapian nasional. “Jadi solusinya bukan sekadar menambah kereta. Kita harus membangun ekosistem transportasi KRL yang kapasitasnya memadai, aman, nyaman, tepat waktu, dan mampu mengantisipasi pertumbuhan penumpang ke depan,” ujarnya.
Jumlah penumpang KRL Jabodetabek yang mencapai 1,1 juta per hari menjadi perhatian Rivqy. Ia berharap penambahan armada dapat mengurangi kepadatan yang dirasakan penumpang, terutama pada jam sibuk. “Kami melihat kondisi saat ini, KRL sudah amat sangat padat, terutama pada jam berangkat dan pulang kerja. Kondisi ini tentu tidak nyaman bagi masyarakat. Karena itu, kami mendorong adanya penambahan jumlah KRL agar kepadatan bisa dikurangi. Tetapi penambahan armada harus dibarengi dengan peningkatan standar keselamatan dan kenyamanan penumpang,” kata Rivqy.
Ia berharap KAI dapat mencari solusi jangka panjang untuk mengatasi kepadatan penumpang KRL yang terus bertambah. Rivqy menekankan bahwa KRL Jabodetabek merupakan tulang punggung mobilitas masyarakat yang terjangkau. “Artinya, kebutuhan terhadap transportasi massal berbasis rel terus meningkat. Kepadatan tidak bisa terus dianggap sebagai konsekuensi yang harus diterima masyarakat. Negara harus hadir memastikan pertumbuhan jumlah penumpang diikuti pertumbuhan kapasitas layanan,” tegasnya.