Partai Golkar merespons usulan presidential threshold baru, mendukung syarat minimal dua fraksi untuk capres-cawapres asalkan tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Golkar, Ahmad Irawan, menilai konsep ‘Dapil Nasional’ yang diusulkan Partai Demokrat menarik namun perlu dikaji mendalam agar tidak membingungkan pemilih.
Aria Bima mengusulkan presidential threshold memiliki batas atas 20-30% untuk membuka peluang lebih banyak pasangan calon dalam Pemilihan Presiden.
Puan Maharani menyatakan PDIP telah diajak berbicara mengenai wacana ambang batas parlemen 5 persen dan usulan capres minimal didukung dua fraksi, meski dalam forum informal.
Perdebatan mengenai kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5% dan 7% kembali memanas. Simak argumen partai pengusul dan pihak yang menolak.
Wacana revisi ambang batas parlemen terus mengemuka. Sejumlah partai politik mengusulkan angka ideal berkisar antara 5% hingga 7%.
PDIP menyikapi wacana presidential threshold minimal didukung dua fraksi DPR, menilai hal tersebut tidak masalah bagi sistem presidensial Indonesia.
Partai Demokrat mengkaji ulang ambang batas parlemen dan mengusulkan konsep “Dapil Nasional” untuk mencegah suara pemilih terbuang.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai RUU Perampasan Aset unik dan berpotensi menimbulkan polemik jika tidak disikapi dengan bijak.
Partai NasDem mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen demi tata kelola demokrasi yang lebih baik, meski elektabilitas partai saat ini belum mencapai angka tersebut.