Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Endang Setyawati Thohari, menekankan pentingnya pemerintah untuk menyusun kebijakan yang dapat meningkatkan produktivitas serta melindungi kepentingan para petani tebu. Salah satu langkah krusial yang ia dorong adalah pemetaan data rendemen tebu secara rinci di setiap wilayah.
“Kita harus ada data yang lengkap, terutama data rendemennya di setiap wilayah,” ujar Endang dalam keterangan yang diterima, Kamis (24/9/2026). Ia menjelaskan bahwa setiap daerah memiliki kondisi agroekologi dan karakteristik usaha tani yang berbeda, sehingga tingkat rendemen tebu tidak bisa diseragamkan dalam perumusan kebijakan.
Legislator Gerindra ini berpendapat bahwa pemetaan berbasis wilayah sangat penting agar pemerintah dapat mengidentifikasi daerah mana saja yang memiliki produktivitas tinggi dan wilayah mana yang mengalami penurunan. Data ini, lanjutnya, akan menjadi dasar untuk melakukan intervensi yang lebih sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.
Lebih lanjut, Endang menyebut bahwa kajian terhadap faktor-faktor penyebab penurunan produktivitas tebu juga perlu dilengkapi. Pemerintah diharapkan dapat mengidentifikasi secara jelas apakah penurunan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan, kondisi tata niaga, masuknya gula impor, atau persoalan dalam usaha tani itu sendiri.
“Kira-kira kenapa penurunannya. Apakah itu dari kebijakan pemerintah atau dari ketidakseriusan para petani kita karena adanya impor. Nah, ini harus jelas,” tegas Endang. Menurutnya, kejelasan akar persoalan akan sangat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan benar-benar menjawab kebutuhan petani. Kebijakan yang bersifat umum tanpa didukung data rinci, dikhawatirkan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas.
Selain persoalan rendemen, Endang juga menyoroti perlunya evaluasi terhadap kerja sama yang terjalin antara Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) dan ID Food. Ia menekankan bahwa hubungan antara petani tebu dan badan usaha harus terus diperkuat agar memberikan manfaat yang optimal.
Endang pun mendorong Komisi IV DPR RI untuk meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan. Ia berharap sinergi ini dapat membantu menjawab berbagai kendala yang dihadapi oleh para petani tebu.
“Komisi IV nanti bisa mendorong Kementerian Pertanian, khususnya Direktorat Jenderal Perkebunan, untuk memperhatikan kembali kendala-kendala yang dialami oleh APTRI,” kata Endang. Ia menambahkan, “Dengan kebijakan yang disusun berdasarkan kondisi setiap wilayah, produktivitas tebu rakyat diharapkan meningkat dan kesejahteraan petani semakin kuat. Langkah tersebut juga penting untuk meningkatkan daya saing industri gula nasional.”