JAKARTA – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) dipastikan akan menerima pagu anggaran sebesar Rp 2,785 triliun untuk tahun anggaran 2027. Keputusan ini diambil setelah Komisi V DPR RI menyetujui usulan anggaran kementerian tersebut dalam rapat kerja gabungan yang digelar di Jakarta, Kamis (24/9).
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menjelaskan bahwa penetapan ini merupakan hasil penyesuaian Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) tahun 2027 untuk mitra kerja Komisi V. Pembahasan RKA K/L dengan mitra kerja Komisi V DPR RI tahun anggaran 2027 telah dilaksanakan sejak Mei 2026.
Awalnya, pagu kebutuhan anggaran Kemendes PDT untuk 2027 diusulkan sebesar Rp 5,513 triliun, dengan pagu indikatif Rp 1,785 triliun dalam RAPBN 2027. Angka ini tidak mengalami perubahan dalam rapat kerja pada 1-23 September 2026, masih tetap di Rp 1,785 triliun. Namun, terdapat tambahan sebesar Rp 1 triliun sesuai surat Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Nomor B/12157/AG.05.02/09/2026 tertanggal 9 September 2026. Dengan tambahan tersebut, pagu akhir Kemendes PDT menjadi Rp 2,785 triliun, menyisakan backlog anggaran sebesar Rp 2,728 triliun.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengonfirmasi bahwa tambahan Rp 1 triliun tersebut akan dialokasikan untuk dua program utama. Program desa dan pembangunan daerah tertinggal akan menerima Rp 848,48 miliar, sementara program dukungan manajemen akan mendapatkan Rp 115,51 miliar.
Yandri merinci beberapa prioritas yang akan didanai dari tambahan anggaran tersebut. Di antaranya adalah pembangunan sarana air bersih, peningkatan jalan desa, bantuan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) yang mencakup desa wisata dan desa tematik, pembangunan dan rehabilitasi pasar desa, hilirisasi produk unggulan desa untuk ekspor, pembangunan jembatan desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat desa. Dana ini juga akan mendukung operasional program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
“Terima kasih atas segala dukungan pimpinan, para ketua dan wakil ketua dan seluruh anggota Komisi V atas tambahan Rp1 triliun untuk Kementerian Desa,” ujar Yandri menutup pernyataannya.