Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera tengah memperkuat koordinasi untuk menangani banjir dan longsor susulan yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ketua Satgas PRR, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa bencana susulan ini telah menyebabkan sejumlah infrastruktur yang sebelumnya telah diperbaiki mengalami kerusakan kembali.
Kondisi ini memerlukan upaya penanganan lanjutan serta sinergi koordinasi yang lebih erat. Tujuannya adalah untuk memastikan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan layanan dasar tetap terjaga. Prioritas utama mencakup pembukaan kembali akses jalan yang terputus, penanganan sedimentasi pada aliran sungai, serta penyaluran dukungan bagi masyarakat yang terdampak langsung oleh bencana. Upaya pemulihan ini harus tetap berjalan meskipun dihadapkan pada risiko kerusakan yang berulang.
“Salah satu hambatan kita dalam pemulihan ini karena ada bencana-bencana susulan. Ada banjir-banjir susulan yang mengakibatkan kerusakan, bahkan kerusakan yang sudah dibangun, diperbaiki, jalannya longsor lagi,” ujar Tito dalam keterangan tertulisnya, Kamis (24/9/2026).
Dalam rapat koordinasi yang digelar di Posko Nasional Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Rabu (23/9), Tito menyoroti beberapa kasus spesifik. Ia menyebutkan banjir bandang di Aceh Tenggara dan Kabupaten Solok, serta banjir susulan yang terjadi di Tapanuli Tengah dan Pidie Jaya sebagai contoh nyata dari tantangan yang dihadapi.
Lebih lanjut, ia juga menyoroti kembali dampak longsor pada akses jalan dari Bireuen menuju Gayo Lues. Jalur ini sebelumnya telah berhasil dibuka menggunakan alat berat, namun kembali terdampak bencana. Kerusakan yang berulang ini menjadi tantangan signifikan bagi aktivitas warga yang sangat membutuhkan jalur tersebut.
Untuk mengatasi dampak banjir di Kabupaten Solok, Satgas PRR telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), serta pemerintah daerah setempat. Penanganan yang dilakukan mencakup upaya pembukaan kembali akses jalan menuju Kota Padang dan penyaluran bantuan bagi masyarakat yang terdampak.
“Kami koordinasi dengan Menteri PU dan Kepala BNPB, TNI dan Polri semua sudah bergerak, Pemda juga sudah bergerak. Kemudian Pak Menteri PU juga sudah bergerak untuk membantu, termasuk untuk melancarkan membuka kembali jalan dari Kabupaten Solok menuju ke Kota Padang,” jelas Tito.
Selain fokus pada pembukaan akses jalan, Tito juga menekankan pentingnya penanganan sedimentasi sungai. Pengerukan dan normalisasi sungai dinilai krusial untuk mengurangi penumpukan material yang dapat menghambat aliran air. Langkah ini diharapkan dapat mendukung upaya mitigasi risiko banjir susulan di masa mendatang.
“Perlu perbaikan utama sedimentasi sungai, agar tidak menyumbat dan bisa dikeruk, dinormalisasi, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya penumpukan sedimentasi,” katanya.
Risiko bencana juga menjadi pertimbangan serius dalam proses pembangunan kembali fasilitas pendidikan. Tercatat sebanyak 97 titik sekolah memerlukan relokasi karena berbagai alasan, seperti lahan yang hilang, terdampak longsor atau banjir, bahkan lokasi yang berada di kawasan rawan bencana.
Satgas PRR akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah terkait pengadaan tanah untuk memastikan pembangunan sekolah dapat dilaksanakan di lokasi yang lebih aman. Pemulihan sektor pendidikan ini juga membutuhkan perbaikan akses jalan agar para siswa dan guru dapat mencapai tempat belajar dengan mudah.
“Juga akses jalan menuju sekolah itu, ini juga perlu diperbaiki. Ini kami koordinasikan nanti dengan Kementerian PU, titik-titiknya di mana saja,” tutur Tito.
Menutup penjelasannya, Tito mengakui bahwa tantangan yang dihadapi sangat berat. “Demikianlah kira-kira tantangannya yang tidak ringan karena ini bukan bencana kemudian selesai, tapi bencana ada lagi bencana-bencana susulan di tempat, di lokasi yang kadang-kadang sama tempatnya. Tapi semua bekerja keras, tapi inilah salah satu hambatan, salah satu kendala yang perlu kita tangani,” pungkasnya.