JAKARTA – Sebanyak 4.922 sekolah yang terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) telah kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran hingga 22 September 2026. Angka ini merupakan capaian penting dalam upaya percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di sektor pendidikan.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, selaku Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana, menyampaikan kabar baik ini dalam Rapat Koordinasi Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam di Bidang Pendidikan yang digelar di Posko Satgas PRR, Jakarta. Ia mendengarkan paparan langsung dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengenai progres pemulihan di ketiga provinsi tersebut.
Tito menilai keberlanjutan proses belajar mengajar sebagai indikator kunci keberhasilan pemulihan pendidikan. “Tadi good news-nya tidak ada yang total semuanya di tenda seperti dulu. Sudah selesai, tinggal dua saja yang masih sebagian di tenda karena tidak mencukupi,” ungkap Tito, menandakan bahwa mayoritas sekolah telah kembali berfungsi normal.
Namun, Tito juga mengakui bahwa percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi masih perlu digenjot. Sejumlah sekolah masih menghadapi kendala pembangunan yang dipengaruhi oleh kondisi geografis yang sulit, kerusakan akses jalan dan jembatan, keterbatasan material, serta potensi bencana susulan. “Jadi memang sekali lagi jumlahnya karena jumlahnya masif yang 4.922 (sekolah), tidak mungkin diselesaikan dalam waktu yang sangat cepat,” jelasnya.
Untuk mengatasi hal ini, Tito menginstruksikan adanya pendampingan intensif, terutama bagi sekolah dengan progres fisik di bawah 50 persen. Satgas PRR akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk menyingkirkan berbagai kendala yang dihadapi pemerintah daerah (Pemda). Khususnya, Tito menyoroti 97 sekolah yang membutuhkan relokasi karena lokasi sebelumnya tidak lagi aman atau berada di kawasan rawan bencana. Ia mendesak Pemda untuk segera menyediakan lahan bagi pembangunan sekolah baru ini.
Selain itu, Tito meminta Pemda untuk mengidentifikasi akses menuju sekolah yang masih mengalami kerusakan. Hasil identifikasi ini akan dikoordinasikan dengan kementerian/lembaga terkait untuk memastikan perbaikan jalan dan jembatan yang krusial bagi aksesibilitas sekolah.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti merinci data capaian tersebut. Dari 4.922 sekolah yang kembali melaksanakan pembelajaran, 4.821 sekolah sudah kembali ke gedung aslinya. Sementara itu, 99 sekolah masih menggunakan ruang kelas darurat sembari menunggu pembangunan ruang kelas permanen atau proses relokasi. Dua sekolah lainnya masih menumpang di bangunan lain.
Mu’ti menambahkan, dari 99 sekolah yang menggunakan ruang kelas darurat, dua di antaranya masih memanfaatkan tenda belajar untuk menambah kekurangan kapasitas. “Dari 99 sekolah yang belajar di ruang kelas darurat, terdapat dua sekolah yang masih memanfaatkan tenda belajar yang ada untuk menambah kekurangan jumlah kelas darurat yang sudah disiapkan,” ujarnya.
Pemulihan pendidikan tidak hanya berhenti pada pembangunan fisik. Pemerintah mengalokasikan total dukungan anggaran sekitar Rp5,6 triliun untuk revitalisasi satuan pendidikan, penyediaan sarana dan peralatan, ruang kelas darurat, dukungan psikososial, kesiapsiagaan bencana, serta bantuan bagi peserta didik dan tenaga kependidikan yang terdampak di ketiga provinsi tersebut.