Jakarta – Pemulihan sektor pendidikan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terdampak bencana kini dipercepat melalui lima program prioritas. Dukungan anggaran sebesar Rp5,60 triliun telah disiapkan untuk menangani 4.922 sekolah yang terdampak. Selain itu, kebutuhan relokasi untuk 97 sekolah juga terus dikawal agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berlangsung di tempat yang aman.
Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, menjelaskan bahwa besarnya jumlah sekolah yang terdampak bencana serta perbedaan kondisi di setiap daerah membuat proses pemulihan membutuhkan waktu dan pengawalan yang konsisten. “Karena memang tingkat kesulitannya tidak mudah, mengingat banyaknya yang terdampak dan kecepatan penanganan juga berbeda-beda di tiap daerah, kita prediksi tidak akan bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Tapi, kita berusaha untuk secepat mungkin selesai agar proses belajar mengajar bisa kembali berlangsung dalam suasana ideal,” kata Tito dalam keterangannya, Rabu (23/9/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Tito seusai rapat koordinasi yang digelar di Posko Satgas PRR, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada hari yang sama.
Kelima program prioritas tersebut meliputi dukungan bagi guru dan tenaga kependidikan, revitalisasi sekolah, bantuan operasional pemulihan, penyediaan sarana pembelajaran, serta bantuan bagi peserta didik melalui Program Indonesia Pintar (PIP). Penanganan ini difokuskan untuk memulihkan ruang belajar sekaligus menjaga keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yang terdampak bencana.
Dukungan bagi tenaga pendidik menargetkan 90.962 guru dengan alokasi anggaran sebesar Rp122,95 miliar. Bentuk dukungan mencakup pemberian insentif, pelatihan kesiapsiagaan dan mitigasi bencana, serta pelatihan psikososial untuk membekali guru agar lebih siap dalam mendampingi peserta didik selama masa pemulihan.
Di sisi fasilitas, revitalisasi sekolah mencakup 3.132 sekolah dengan alokasi anggaran Rp3,03 triliun. Bantuan biaya operasional pemulihan juga diberikan kepada 822 sekolah. Untuk sekolah yang progres pekerjaan fisiknya masih di bawah 50 persen, akan diberikan pendampingan khusus sesuai dengan kendala yang dihadapi di masing-masing lokasi.
Pemerintah juga mengalokasikan dana sebesar Rp786,43 miliar untuk pemenuhan sarana pendidikan. Dari program ini, sebanyak 470.235 paket bantuan senilai Rp688,8 miliar telah berhasil direalisasikan. Bantuan tersebut meliputi penyediaan meja dan kursi, peralatan laboratorium, serta buku pelajaran. Penyaluran bantuan berikutnya terus dikawal untuk memastikan kebutuhan belajar siswa tiba tepat waktu dan tepat sasaran.
Bagi peserta didik, anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) sebesar Rp1,15 triliun telah disiapkan untuk lebih dari 1,57 juta penerima. Bantuan ini bertujuan untuk membantu siswa melanjutkan pendidikan mereka di tengah proses pemulihan kondisi keluarga dan sekolah.
Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menyatakan bahwa persiapan Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang dijadwalkan pada Oktober 2026 juga menjadi perhatian utama. Hal ini termasuk bagi siswa yang belum dapat mengikuti ujian di sekolah asal mereka. “Kami sudah melakukan pendataan dan memastikan bahwa murid-murid SMA dan sederajat nanti dapat mengikuti TKA dengan sebaik-baiknya, baik yang diselenggarakan di sekolah sendiri maupun yang menumpang di sekolah lainnya,” ujar Mu’ti.
Di tengah kemajuan proses pemulihan, sebanyak 97 sekolah masih memerlukan relokasi. Penyebabnya antara lain lokasi sekolah terdampak banjir atau longsor, kehilangan lahan, atau berada di kawasan yang rawan bencana. Satgas PRR akan terus mengawal koordinasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan ketersediaan lahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pemulihan akses menuju sekolah juga menjadi bagian penting dari pengawalan. Titik-titik jalan yang mengalami kerusakan dan berpotensi menghambat perjalanan siswa serta guru akan diidentifikasi secara bersama-sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan pemerintah daerah terkait.