Persepsi kecerdasan buatan (AI) sebagai teman diskusi bagi mahasiswa, layaknya Tony Stark dengan Jarvis, mungkin perlu ditinjau ulang. Rektor Universitas Pradita, Prof Dr Ir Richardus Eko Indrajit, MSc, MBA, MPhil, MA, membandingkan hubungan manusia dengan AI seperti tokoh fiksi Marvel tersebut, di mana AI dilihat sebagai rekan kerja yang mampu diajak berdiskusi. Namun, pandangan ini tampaknya berbeda dengan realitas yang dihadapi sebagian mahasiswa.
Banyak mahasiswa justru merasa tidak menyukai pengawasan dari bot pintar ini. Ketergantungan pada AI, menurut mereka, muncul akibat tuntutan akademik yang dirasa tidak masuk akal. Seorang mahasiswa Biologi semester 3 mengaku terpaksa meminta bantuan AI karena tidak sanggup menyelesaikan empat proposal dalam satu minggu. “Menurut aku itu rada ekstrem, ya, dan aku enggak sanggup menulis sebanyak itu. Pada akhirnya aku coba minta bantuan AI,” ujarnya.
Pandangan serupa datang dari mahasiswa Kedokteran Gigi semester 3 yang merasa dosen seringkali memeriksa tugas hanya secara sekilas. “Dosen cuma melihat asal, ‘Oh, anak ini sudah mengerjakan (tugasnya).’ Setiap makalah itu dipresentasikan, dosen mengecek, ketika presentasi saja. Tapi itu pun kalau presentasi cuma dicek seperti ‘Oh, ini sumbernya sudah dari jurnal.’ Enggak dilihat kontennya,” ungkapnya.
Mahasiswa jurusan Psikologi semester 3 lainnya mengakui ketergantungan yang sangat tinggi pada AI, bahkan reflek pertama saat panik adalah membuka ChatGPT. “Aku rasa sekarang itu kita sangat tergantung dengan AI. Kalau ada apa-apa, aku juga refleknya buka ChatGPT karena panik,” tuturnya.
Kesadaran akan ketergantungan ini muncul ketika mahasiswa dihadapkan pada tugas kuliah, bahkan sekadar menjawab kuis mendadak, yang membuat mereka panik karena merasa tidak yakin dengan kemampuan diri sendiri.
Doni Koesoema, bagian dari Tim Penasihat Ahli Kemendikdasmen, menyepakati bahwa ekosistem pendidikan Indonesia belum sepenuhnya menunjang proses pembelajaran yang berkualitas. Beban berat tidak hanya dirasakan mahasiswa, tetapi juga dosen yang terbebani urusan administratif yang tidak proporsional. Dahulu, dosen hanya perlu melaporkan nilai akhir ujian, namun kini, dalam pelaporan digital, nilai harus diinput satu per satu per komponen soal secara mendetail ke dalam sistem akademik.
“Sistem pendidikan seharusnya dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang bermutu dan berkualitas, bukan menyiksa baik mahasiswa maupun dosen dengan birokrasi yang rumit. Itulah yang seharusnya segera diperbaiki,” tegas Doni.
Meskipun alarm bahaya telah dibunyikan oleh para ahli, roda ketergantungan ini terus berputar, dan alasannya mungkin lebih kompleks daripada sekadar tumpukan tugas.
Komentar